Sulut

Tanggapan Ketua KPU Sulut Terkait Rekomendasi Panwaslu

ketua KPU sulut Ardilles Mewoh, saat diwawacarai awak media dihalaman kantor KPU Kotamobagu

SULAWESION.COM, KOTAMOBAGU – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles MR Mewoh, SIP M.Si. mengatakan terkait laporan yang dilayangkan Panwaslu Kotamobagu, soal adanya  temuan sejumlah KTP dukungan yang tandatangannya dipalsukan pada saat Verifikasi factual beberapa waktu lalu, pihaknya  (KPU) menghormati prosedur yang berlaku di Panwas.

Dijelaskannya, dalam hal administrasi ketika ada rekomendasi kita wajib tindak lanjut dalam hal ini mencermati dokumen yang disampaikan oleh Panwas, ketika ditemukan benar dugaan atau laporan rekomendasi kita perbaiki secara administrasi.

“Saya kira sementara  dikaji  dan diteliti oleh Panwas, kalau memang ada unsur pidananya itu akan diproses lebih lanjut,” terangnya, Rabu (10/1/2018) kemarin.

Soal dugaan tanda tangan dan dukungan palsu yang terjadi disalah satu paslon, Mewoh menerangkan itu ranahnya pidana.

“Kita hormati prosesnya, soal tanda tangan palsu itu ranah pidana pemilu, kalau administarsi kita (KPU) yang tindak lanjuti,” imbuh Mewoh.

Disinggung soal sanksi terhadap paslon, Mewoh mengatakan hal itu berkaitan dengan administrasi. Verifikasi factual itu tidak ada (calon digugurkan) hanya administrasi dukungannya yang diperbaiki (Temuan yang terbukti perbaiki).

“Untuk sanksi terhadap calon, saya kira ada di peraturan KPU dan undang-undang.  Disitu sudah jelas mana yang berakibat calon itu digugurkan,” katanya. (HEL)

Sebarkan:
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terpopuler

To Top