Roadshow Daring bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy pada agenda “Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Sulut” yang digelar di aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, Jumat (17/3/2023).
MANADO, SULAWESION.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven O. E. Kandouw (OD-SK) menargetkan turunkan angka stunting dari 14 persen menjadi nol persen pada 2024 mendatang.
Hal ini diungkapkan Sekprov Sulut Steve Kepel dalam laporan yang disampaikan pada Roadshow Daring bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy pada agenda “Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Sulut” yang digelar di aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, Jumat (17/3/2023).
Kepel mengatakan, untuk menjawab target yang direncanakan telah digagas sejumlah strategi dan alokasi dana yang nilainya cukup fantastis.
“Meliputi alokasi DAK non fisik, dana alokasi khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana atau BOKB se Sulut tahun 2022 sebesar 24,5 Miliar, pada 2023 sebesar 54,9 Miliar. Juga alokasi APBD 2022 sebesar 12,6 Miliar dan tahun 2023 sebesar 12,9 Miliar,” katanya.
Selain itu, sejumlah program percepatan juga direncanakan mencakup tata kelola hingga perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat.
“Juga jangkauan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku terhadap pola asuh anak dan balita serta pemberdayaan masyarakat perlu diperluas,” lanjut Kepel.
Sekprov Kepel juga meminta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas pada remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga beresiko dan bayi stunting perlu diintensifkan.
“Kerja sama dengan lembaga, badan usaha, serta non pemerintah untuk percepatan penurunan stunting perlu dioptimalkan,” pintanya.
Kepel merinci berbagai sarana yang diunggulkan untuk penanganan stunting. Yakni 2.287 posyandu, 198 Puskesmas, 54 rumah sakit, 605 ahli gizi, 2.778 bidan dan 522 tim pendamping keluarga.
“Untuk menurunkan stunting Pemprov Sulut membentuk tim Satgas, mengukuhkan Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS kepada Komandan Korem 131/Santiago. Kemudian mengukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD kepada Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, mengukuhkan Duta Generasi Berencana atau Genre kepada remaja berprestasi, mengampanyekan gerakan bersama stop perkawinan anak, mengedukasi masyarakat melaui Dapur sehat atasi stunting atau Dashat tentang pemenuhan gizi seimbang dan pola asuk anak dalam keluarga,” beber Kepel.
Kepel menambahkan, ada 15 strategi yang dirancang untuk mencapai target penurunan stunting.
“Mulai mendampingi calon pengantin, keluarga berisiko, ibu hamil dan pasca persalinan serta balita stunting di desa, melakukan surveilans stunting dan pengukuran balita secara periodik di tingkat desa, juga sosialisasi pemberian ASI eksklusif hingga audit kasus stunting,” pungkasnya.
(***/Noufryadi Sururama)
