Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve HA Kepel ST MSi saat sharing bersama Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur, Kota Manado, Jumat (19/5/2023) sore. (Foto: Adi Sururama)
MANADO, SULAWESION.COM – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara (Sulut) Steve HA Kepel ST MSi warning Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) agar segera menghentikan penamatan siswa-siswi SMA/SMK Negeri di hotel-hotel.
Penegasan ini diungkapkan Kepel saat sharing bersama Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur, Kota Manado, Jumat (19/5/2023) sore.
Kepel menjelaskan bahwa dirinya bukan anti hotel, akan tetapi kegiatan seremonial seperti itu hanya menghamburkan uang dan merugikan orang tua murid yang kurang mampu.
“Jika sasarannya untuk peningkatan kompetensi guru dan siswa atau kegiatan seperti pelatihan dari perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia, itu sah-sah saja, tidak apa, saya pasti hadir,” jelasnya.
“Kecuali sekolah-sekolah swasta mereka punya uang sendiri, kalau negeri segera berhenti,” sambung Kepel tegas.
Sebab lanjut Kepel, permintaan uang dari komite kepada siswa-siswi untuk agenda penamatan di hotel sudah masuk kategori pungli dan gratifikasi.
Kepel menerangkan padahal Pemerintahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw (OD-SK) sejauh ini memasifkan untuk mendongkrak SDM yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional.
Ia menyebutkan bahwa sudah ada beberapa kepala-kepala sekolah yang menghubungi melalui via telepon untuk hadir dipenamatan siswa-siswi di hotel.
“Saya tidak mau kalau ada seremoni-seremoni Dikda di hotel, nanti kita lihat,” sebutnya tegas.
Agenda seperti ini tambah Kepel, hanya menyusahkan orang tua murid, apalagi yang tidak memiliki penghasilan tetap seperti pengemudi online misalnya.
“Kasihan anak-anak ini sama dengan dibodohi,” tambahnya kasihan.
Kepel pun berpesan agar para kepala SMK/SMA negeri bisa memanfaatkan fasilitas pemerintahan untuk menggelar penamatan misalnya graha gubernuran dan ruang mapalus.
“Kalau buat di hotel lebih kepada hura-hura, jangan ada lagi penamatan yang hingar-bingar seperti itu. Kalau dilaksanakan di tempat pemerintahan kan tidak apa-apa, gratis, tidak bayar,” pungkasnya.
Noufryadi Sururama
