KOTAMOBAGU, SULAWESION.COM– Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, turut hadir dalam acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Kotamobagu, Rabu (16/8/2023).
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR – RI.
Sidang bersama DPD – RI dan DPR – RI Tahun 2023, serta Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU.
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya.
Dalam pantauan media Sulawesion.com, Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Meiddy Makalalag, ST memimpin jalannya Rapat Paripurna Istimewa ini.
Selain Wali Kota Kotamobagu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan SH.
Serta sejumlah pejabat penting lainnya. Diantaranya, Dandim 1303 Bolaang Mongondow, Letkol Inf Topan Angker S.Sos.
Kapolres Kotamobagu, AKBP. Dasveri Abdi SIK, Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Junita Beatrix Ma’I, SH H.
Dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Chairul F Mokoginta SH.
Rapat ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kota Kotamobagu, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta SH MH.
Para Asisten serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
Tidak hanya itu, Camat, Lurah, dan Sangadi dari seluruh wilayah Kota Kotamobagu juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Rapat Paripurna Istimewa ini menjadi ajang penting bagi para pemimpin dan pejabat daerah untuk mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia.
Dalam Sidang Tahunan MPR – RI, DPD – RI, dan DPR – RI, serta mendapatkan penjelasan mengenai RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya.
Kehadiran semua pihak yang terlibat menunjukkan komitmen dalam mengikuti perkembangan dan kebijakan nasional.
Serta menjalin koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Dengan berbagai tokoh dan pejabat penting yang hadir, Rapat Paripurna Istimewa ini menjadi wadah yang tepa.
Untuk mendiskusikan berbagai hal terkait kebijakan nasional dan langkah-langkah strategis yang akan diambil.
Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
