MAROS,SULAWESION.COM- Bupati Maros, Chaidir Syam, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Sosial Integratif Kabupaten Maros di Gedung Serbaguna Maros, Senin (18/9/2023).
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, termasuk Kepala Dinas Sosial Suwardi Sawedi, Camat, Lurah, Kepala Desa dari 14 Kecamatan di Kabupaten Maros, serta perwakilan BPJS Kesehatan dan Pendamping PKH.
Tujuan utama dari PKH adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi di Kabupaten Maros. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan adalah melalui program “Ayo Kuliah.”
Rakor ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
Dalam sambutannya, Chaidir Syam, menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang peran PKH. Masyarakat harus memahami bahwa PKH bertujuan untuk mendampingi masyarakat di tingkat kecamatan dalam mencapai kesejahteraan, bukan mengumpulkan atau menentukan data penerima manfaat.
Ia juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan PKH sekarang dilakukan enam kali setiap tahun, bukan empat kali seperti sebelumnya. Jumlah penerima manfaat tetap sama, hanya frekuensi penyaluran yang berubah.
Bupati Maros juga memberikan respons cepat terhadap masalah Gap Data yang terjadi, dengan langkah-langkah yang akan diambil, termasuk perapian data DTKS untuk memastikan manfaat PKH tersalurkan kepada yang berhak.
“Informasi terkait perubahan dalam penyaluran manfaat PKH juga akan disebarluaskan kepada camat, lurah, dan kepala desa sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.
Rakor ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan dan program-program terkait lainnya.
Menurut Koordinator PKH, Sri Marlina, pada tahun ke-6 pelaksanaan PKH, bersama-sama dengan Bupati AS Chaidir Syam, mereka berhasil mengumpulkan anak-anak putus sekolah dan memberikan kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan.
“Program ini telah berlangsung hingga saat ini dan menghasilkan kesuksesan, dengan 98 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Maros (UMMAH), 9 mahasiswa dari Universitas Hasanuddin (UNHAS), 3 mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar (UNM), dan 1 mahasiswa di Mesir yang akan segera meraih gelar sarjana,” jelasnya.
Sri Marlina juga menyampaikan optimisme mereka untuk mencapai target “1 Desa 1 Sarjana” hingga tahun 2024, sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maros.
Kepala Dinas Sosial, Suwardi Sawedi, menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Maros dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini membutuhkan kerja sama dan sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan selama pelaksanaan PKH.
“Salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait Universal Health Coverage (UHC), yang mengalami kendala akibat kelebihan kuota peserta yang telah disepakati dengan BPJS Kesehatan. Dinas Sosial berkomitmen untuk mencari solusi terbaik guna menangani masalah ini,” ujarnya.
Pihak BPJS Kesehatan dan DTKS akan melakukan rekonsiliasi untuk memastikan kebutuhan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Maros dapat terpenuhi dengan baik.
Suwardi juga menjelaskan bahwa beberapa peserta UHC yang memiliki anggota keluarga dengan penghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR), termasuk PNS, TNI, dan POLRI, akan dihentikan secara otomatis sesuai dengan aturan yang berlaku.(*)
