JAKARTA,SULAWESION.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), hadir dalam acara Forum Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bertempat di Birawa Conventian Hall, Hotel Bidakara Jakarta Selataan, Selasa (10/10/2023).
Kepala Disnakertrans Mitra Nova Tarumingkeng menjelaskan, kegiatan tersebut dihadiri sekira 1.410 undangan peserta dari instansi terkait, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
“Kegiatan ini dalam rangka penyamaan persepsi bahan RPJMN 2025 – 2029 bidang perdesaan, terciptanya harmonisasi kebijakan dan implementasi pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi,” sebut Tarumingkeng.
Menurut Tarumingkeng dalam kegiatan ini juga bertujuan bagaimana mewujudkan forum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Ini yang harus kita selaraskan bagaimana kebijakan pemerintah pusat kedepan kita harus mampu eksekusi dengan baik,” tukasnya.
Dia juga menambahkan bagaimana peran penting pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terlihat nanti dalam rangkaian pembangunan desa, mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Hasil, manfaat, dan dampak pembangunan desa pasti semakin tinggi ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah kian menguatkan sinergitas kebijakan dan implementasinya,” katanya
Turut hadir dalam kegiatan ini Kadis PMD Franky Wowor dan Kepala Bappeda Mitra Grace Oroh.
