MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar belum membayarkan 125 paket proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun 2022
Kepala Dinas PU Makassar Zulhaesi Zubir mengungkap ada beberapa faktor yang menjadi kendala atau sebab belum dibayarnya pekerjaan-pekerjaan tersebut.
Sebagian konstruksi kata Helsi berakhir kontraknya di akhir Desember.
Itu dikarenakan proyek -proyek di 2022 lambat dalam proses penayangannya, apalagi proyek yang masuk dalam APBD Perubahan.
Dengan begitu, pekerjaannya juga berdampak pada durasi waktu yang terbatas untuk diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
“Itu jadi kendala karena semua berentetan. Penetapan pemenang di Oktober. Otomatis waktu pelaksanaan berkurang,” ungkap Helsi kepada Tribun-Timur.com, Kamis (23/3/2023).
Belum lagi kondisi di triwulan keempat sangat tidak mendukung karena sudah memasuki musim penghujan.
Hal itu juga menjadi kendala terhambatnya progres pengerjaan di lapangan.
“Rata-rata kejar tayang mereka lambat selesaikan pekerjaan. Disisi lain, ada yang selesaikan tapi belum melengkapi dokumen administrasinya,”
Akibatnya, Dinas PU kewalahan detik-detik pergantian tahun untuk menunggu rampungnya dokumen dari para rekanan.
Usai menyodorkan dokumen pencarian anggaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ada banyak berkas yang tertolak.
“Dokumen kami dinas PU dan dinas lain tertolak. Kami baru ketahui pada tanggal 1 Januari 2023, Karena deadline sudah melewati jam (tidak bisa lagi), kami sudah maksimalkan,” jelasnya.
Dengan begitu, dokumen-dokumen belanja tersebut otomatis menjadi utang belanja dan dibayarkan di 2023.
Helsi menyebut nilainya untuk 125 paket sekira Rp30 miliar lebih.
