Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian saat memberi sambutan di pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2023 di Hotel Novotel Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (24/10/2023). (Foto: Jatiminstitute.com)
SUMSEL, SULAWESION.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian dengan tegas mengingatkan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengawal bersama seluruh proses administrasi kependudukan dari praktik pungutan liar atau pungli.
Hal ini ditegaskan Tito pada sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2023 di Hotel Novotel Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (24/10/2023).
“Terlepas dari berbagai prestasi Dukcapil, ada juga beberapa kelemahan. Kelemahan utama dari Dukcapil yaitu dari sisi manusia (man). Saya sering memforward ke Dirjen Dukcapil Pak Teguh praktik-praktik pungli masih ada di bawah. Masih ada adagium, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?” tegas Tito.
Tito mengungkapkan problem di bawah yaitu masih ada oknum yang selalu membuat proses Adminduk diperlama dan dipersulit.
“Saya minta ini diperbaiki, karena rekan-rekan membawa nama satu komunitas besar Dukcapil. Satu kasus yang melibatkan kedukcapilan apalagi menjadi masalah hukum, satu saja tapi diberitakan terus, itu akan menghapuskan prestasi, ketulusan kinerja dari belasan ribu bahkan puluhan ribu dari jejaring Dukcapil lainnya. Semua jadi ternoda karena satu senila setitik, rusak susu sebelanga,” ungkapnya.
Lanjut Tito, problem masalah jumlah dan kualitas serta kemampuan kapabilitas dari operator, walaupun sistem mau dibuat sebagus bagaimanapun juga itu sangat tergantung dari manusianya.
“The man behind the gun. Senjatanya hebat seperti apa kalau yang mengawaki kurang kompeten, ini pun perlu kita perbaiki meskipun secara umum baik,” imbuhnya.
Masalah lain dari urusan Dukcapil, terang Tito, yaitu adanya kebocoran data. Kalau dari server Dukcapil hampir bisa dikatakan tidak pernah ada kebocoran.
“Kebocoran itu terjadi di daerah karena adanya oknum yang bekerjasama. Beberapa kali temuan kita seperti itu karena setiap daerah memiliki akses dengan password tertentu. Nah akses dengan password ini dia bisa merubah atau membuat data yang tidak sesuai sehingga akhirnya ada kejadian orang punya e-KTP tapi e-KTP-nya tidak benar,” terangnya.
Sumber kebocoran lain, beber Tito, data di user. Ini penggunanya banyak sebesar 6.144. Ini user, ada server, ada pusat datanya yang ada di Dukcapil. Ada inputer dan ada user. Inputernya adalah 514 kabupaten/kota para penginput, mereka memiliki akses kepada sistem pusat data.
“Setelah itu pusat data juga memberikan akses kepada user yang jumlahnya 6.144. Kalau sistem securitynya tidak bagus maka akan bisa ditembus. Bisa ditembusnya melalui inputer sebanyak 514 dan bisa ditembus di user 6.144 serta juga bisa ditembus di pusat data saya katakan belum dan mudah-mudahan tidak bisa ditembus. Karena kalau tembus di pusat data dampaknya luas, black out. Semua sistem di Indonesia akan terkunci dan akan berhenti,” bebernya.
“Nah sekarang kita melihat beberapa kejadian bocornya ada di user. Kasus BPJS misalnya. BPJS salah satu user, dia memiliki data sebagian dari data yang dimiliki Dukcapil untuk kepentingan jaringan sosial. Kalau dilihat fiturnya dari BPJS bukan fitur dari Dukcapil,” sambungnya.
Menurut Toto sistemnya harus diperkuat apalagi karena lemot yang terjadi karena sistemnya tidak memiliki bandwitch yang cukup. Kemudian lemot yang kedua karena jaringan internetnya lemot.
“Kita sudah minta ke Kemenkominfo dan jaringan swasta untuk memperkuat, terutama di daerah yang sulit jaringan internet tapi yang di pusat data kita jangan sampai lemot karena bandwithnya tidak cukup. Bandwith ibarat jalan sempit yang mau masuk banyak, macet pasti. Maka bandwith jalannya diperlebar, kemudian storagenya, kalau tidak kuat ini bisa jebol. Kita punya storage di Jakarta, backupnya di Batam. Nah itulah terjadinya problema kebocoran,” tandas Tito.
Rakornas menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi terbesar bagi sebanyak 2.000 peserta dari dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Mengusung tema “Penguatan Dukcapil untuk Pelayanan Publik dan Suksesnya Pemilu Serentak 2024”, Rakornas Dukcapil berlangsung selama tiga hari di Novotel Hotel and Residence, Kota Palembang pada 24-26 Oktober 2023.
Rakornas Dukcapil Palembang sekaligus menjadi wadah yang tepat bagi Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi untuk memantapkan spirit tagline “Dukcapil PRIMA, Indonesia Maju”.
Semangat “Dukcapil PRIMA, Indonesia Maju” harus diimplementasikan dalam setiap layanan Dukcapil, baik itu layanan dokumen kependudukan kepada masyarakat, maupun layanan data kependudukan kepada lembaga layanan publik. Dokumen kependudukan dan data kependudukan itu sendiri merupakan dua output besar layanan administrasi kependudukan.
PRIMA adalah spirit pelayanan jajaran Dukcapil yang mencerminkan sikap Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani dan Akuntabel.
Profesional artinya setiap insan Dukcapil harus memiliki tingkat keahlian yang tinggi dalam bertugas, sementara Responsif mencerminkan jajaran Dukcapil yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat secara efektif.
Selanjutnya Inovatif adalah sikap yang selalu berusaha menemukan cara, metode, pendekatan atau teknologi terbaik untuk memberikan pelayanan yang kreatif dan efektif kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Melayani berarti insan Dukcapil yang benar-benar berjiwa ingin membantu, ramah, peduli dan bersahabat dalam melayani masyarakat.
Akuntabel adalah prinsip yang sangat penting agar jajaran Dukcapil dalam setiap tindakan dan keputusan selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, masyarakat dan Tuhan yang Maha Esa.
(***)
