BUTENG, SULAWESION.COM – Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng), Andi Muhammad Yusuf resmi meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sebesar Rp 35 miliar. Masing-masing rinciannya, 26,5 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 8,5 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buteng.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan langsung antara Pj Bupati Buteng, Andi Muhammad Yusuf bersama Ketua KPU, La Ode Abdul Jinani dan Ketua Bawaslu Buteng, Helius Udaya. Bertempat di aula kantor Bupati Buteng, Jumat (3/11/2023).
Pj Bupati Buteng, Andi Muhammad Yusuf mengapresiasi atas terlaksananya penandatanganan dan penyerahan NPHD kepada KPU dan juga Bawaslu. Meskipun diketahui, dalam pembahasan anggaran tersebut, telah terjadi dinamika yang berkembang dan itu memang sering terjadi.
Akan tetapi pada hakikatnya, NPHD ini tetap menjadi tanggung jawab Pemkab dalam merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman penyelenggara. Agar pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang bisa terlaksana dengan lancar dan sukses.
“Alhamdulillah, setelah melalui tahapan proses yang panjang. Hari ini Pemkab bersama KPU dan Bawaslu resmi melaksanakan penandatanganan dan penyerahan NPHD untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dalam kontestasi pesta demokrasi 5 tahunan itu,” ujarnya.
Kemudian, lanjut orang nomor satu di daerah bertajuk negeri seribu gua ini, menjelaskan terkait anggaran NPHD yang diserahkan kepada KPU maupun Bawaslu telah dilakukan dengan sangat baik. Untuk KPU sendiri, sebesar Rp 26,5 miliar sedangkan Bawaslu Rp 8,5 miliar. Semoga anggaran yang sudah di alokasikan tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Kita inginkan anggaran yang sudah dialokasikan tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karna Anggaran yang kita gunakan ini adalah uang rakyat. Untuk membalas itu, maka kita semua wajib menyukseskan pilkada maupun pemilu yang akan kita hadapi tidak lama lagi,” ulasnya.
Lebih lanjut, Pejabat teras Kemendagri itu juga meminta partisipasi seluruh jajarannya agar ikut membantu KPU dan Bawaslu dalam mengajak seluruh masyarakat untuk ikut andil dalam pemilu maupun pilkada mendatang. Sehingga partisipasi pemilih kedepan bisa meningkat dibanding sebelumnya.
“Jika, partisipasi pemilih pada saat Pemilu maupun pilkada tidak sejalan sesuai harapan kita. Maka bisa dikatakan kita semua gagal. Untuk itu kita semua harus terlibat, agar masyarakat bisa ikut menyalurkan hak pilih nantinya,” pintanya.
Tidak hanya itu saja, Suami Asri Yani Andi Muhammad Yusuf juga ingatkan seluruh ASN untuk netral pada pemilu maupun pilkada mendatang. Jika instruksi ini diindahkan maka, ada sanksi tegas yang diberikan kepada mereka (ASN) jika ikut terlibat politik praktis.
“Yang jelas jika ikut bermain politik praktis, maka kita berikan sanksi. Untuk itu saya minta seluruh ASN, bantu Bawaslu dan KPU untuk menjaga Marwah demokrasi berjalan dengan baik,” ingatnya
Ditempat yang sama, Ketua KPU Buteng, La Ode Abdul jinani mengucapkan banyak terimakasih atas kinerja Pemkab yang telah memberi perhatian akan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilukada mendatang. Sehingga penandatanganan NPHD ini berjalan dengan baik dan lancar.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Dalam penandatanganan NPHD ini menandakan Pemda, KPU maupun Bawaslu sudah berkomitmen menyelenggarakan Pemilukada tahun 2024 mendatang dengan sukses penyelenggaraan dan berkualitas,” ucapnya.
Begitu juga disampaikan, Ketua Bawaslu Buteng, Helius Udaya. Iya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemkab Buteng yang telah memberikan ruang penandatanganan NPHD. Tentu ini sebuah komitmen yang harus dijaga, sesuai apa yang disampaikan Pj Bupati Buteng yakni, sukseskan Pemilu dan Pilkada mendatang.
“Mewakili jajaran Bawaslu Buteng, kami ucapkan terimakasih atas sebesar-besarnya. Dan kami juga berterimakasih atas komitmen Pj Bupati dalam menginterpretasikan seluruh jajarannya untuk netral pada Pemilu maupun pilkada mendatang,” ungkapnya. (ADV)
