Foto bersama usai Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulut 2023 bersama BI di aula Kantor BI Sulut, Sabtu (04/11/2023). (Foto: DKIPS)
MANADO, SULAWESION.COM – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mewarning kepala daerah yang malas mengikuti pertemuan rutin yang dilaksanakan instansi terkait bersama Bank Indonesia (BI).
Hal ini sampaikan Olly saat menghadiri High Level Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulut 2023 bersama BI di aula Kantor BI Sulut, Sabtu (04/11/2023).
Menurut Olly peluang tersebut kerap diabaikan para kepala daerah yang lebih memilih mengirim staf sebagai perwakilan.
Akibat mengabaikan rakor TPID maka sebagai konsekuensinya kepala daerah tak kebagian insentif fiskal atau yang lebih dikenal dengan Dana Insentif Daerah, untuk pengendalian inflasi.
“Kepala daerah yang rajin mengikuti rakor TPID memiliki kepedulian untuk mengendalikan inflasi, tetapi yang sering hanya mengirimkan perwakilan pasti tidak dapat,” ungkapnya.
Pada pemaparan Overview Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2023, Olly mengatakan insentif fiscal itu sangat membantu pemerintah daerah, terutama saat mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada distribusi sektor pangan.
“Karena aktif dan sering ikut rapat koordinasi pengendalian inflasi, maka Pemprov Sulut dan kabupaten/kota lainnya diberikan insentif fiscal. Jadi ada hasilnya,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa selain aktif mengikuti rapat pengendalian inflasi, daerah juga harus menyediakan pelaporan dari berbagai upaya yang sudah dilakukan.
“Apa yang sudah kita lakukan kita laporkan. Selanjutnya, dengan mengikuti rapat pengendalian inflasi, maka kepala daerah dinilai care atau peduli terhadap TPID,” ucap Olly.
Ia menegaskan agar tidak menganggap inflasi itu sebagai perkara sederhana.
“Jangan anggap inflasi itu sederhana, sebab kalau inflasi tinggi maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya diperlukan kerja sama,” tegasnya sembari mengisahkan pada tahun 2022 Sulut sempat puas di peringkat dua, padahal pengendalian inflasi Sulut jauh di bawah nasional.
“Setelah dievaluasi saya beberapa kali tidak hadir, makanya di tahun 2023 ini harapannya Sulut kembali juara satu,” kisahnya.
Sebelumnya Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut Andry Prasmuko mengungkap daerah yang mendapatkan insentif fiscal nilainya cukup fantastis.
Kota Bitung mendapatkan dana sebesar Rp11 miliar, Minahasa Selatan Rp2 triliun, Bolaang Mongondow Rp9 miliar dan Minahasa Utara Rp9 miliar.
“Daerah-daerah tersebut mendapatkan insentif fiscal karena capaiannya dalam mengendalikan inflasi,” ungkap Prasmuko.
Kepala daerah yang mendapat insentif fiscal, ucapnya, karena dinilai mampu mengendalikan inflasi secara baik.
“Daerah yang secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras dan cabai yang menjadi pemicu inflasi diberikan reward sebesar Rp900 miliar. Dana itu untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas harga,” tandasnya.
High Level Meeting TPID Sulut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, para kepala daerah dan pemangku kepentingan.
