MAKASSAR, SULAWESION.COM – Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), mengadakan Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional Terintegrasi. Kegiatan ini dilangsungkan di Hotel The Rinra pada Senin (11/12/2023).
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, A Winarno Eka Putra, menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan kontribusi pihak-pihak terkait, terutama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Mereka diharapkan memiliki kesadaran tinggi mengenai Pentingnya Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional sebagai landasan krusial dalam menanggapi dan mengelola situasi darurat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Saya mengapresiasi atas antusias peran serta bapak/ibu akan pentingnya pelaksanaan Penyusunan Pedoman Layanan Komunikasi Krisis Nasional yang terintegrasi sebagai hal yang sangat penting dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin akan terjadi kedepannya.”
Ditekankan bahwa komunikasi krisis bukan hanya tentang penyebaran informasi semata, tetapi juga mengenai pengelolaan persepsi, pemeliharaan stabilitas, dan pembangunan kepercayaan masyarakat.
Pedoman yang sedang disusun diharapkan mampu menyampaikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya dalam situasi yang memerlukan respons cepat dan koordinasi yang efektif.
Direktur Tata Kelola Kimitraan dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Dr. Hasyim Gautama, menjelaskan bahwa pengelolaan komunikasi krisis menjadi sangat krusial karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat atau krisis di masa tahun politik dan di era digitalisasi saat ini.
“Pengelolaan komunikasi krisis ini menjadi sangat krusial karena ini menyangkut trust, kepercayaan masyarakat kepada kita, apalagi saat ini kita berada di tahun politik yang tentu partisipasi publik yang akan tinggi, sehingga kita harus menjaga reputasi pemerintah dan apalagi era digitalisasi ini menuntut kita memberikan respon yang cepat kepada publik,” jelas Hasyim Gautama.
Narasumber pada kegiatan konsultasi publik ini melibatkan I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, serta Dr. Eryanto, Dosen Ilmu Komunikasi UI.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo-SP dari Seluruh Provinsi Se Indonesia melalui Zoom, dan Kepala Biro Humas Kementrian/Lembaga Se Indonesia. Selain itu, juga dihadiri secara langsung oleh Dinas Kominfo-SP Kabupaten/Kota se-Sulsel. ***
