Keluarga Penerima PKH (Dok. Kementerian Sosial).
BITUNG, SULAWESION.COM – NR (47) warga Kota Bitung penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merasa cemas. Kecemasan ibu 4 anak itu terkait dengan datanya terancam dicabut dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Saat ditemui sulawesion.com Minggu (04/02/2024) pagi, NR menjelaskan di bulan Januari lalu ia sempat didatangi oleh pendamping dan orang yang mengaku mengatur data-data penerima PKH di wilayah Sulawesi Utara.
“Orang itu sempat bilang kalau masih mau menerima lagi PKH harus pilih calon legislatif (Caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024. Kalau tidak datanya bakal di cabut dari calon penerima PKH,” ucapnya.
Baca Juga: Program PKH dan Kotaku Jadi Catatan Kritis Warga di Reses Ramlan Ifran
Tidak hanya mengarahkan, NR juga membeberkan sempat dikasih lembaran kecil berbentuk stiker calon legislatif. Alasannya, kata NR, agar supaya tidak lupa di tanggal 14 Februari 2024 nanti.
“Ada 2 stiker yang dikasih yaitu, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Bitung – Minut, Melky Jakhin Pengeman dan caleg DPR-RI dapil Sulut Denny Tewu,” katanya, sembari memegang stiker caleg.
NR menyatakan, saat ini ia takut jika tak memilih caleg yang diarahkan. Hal itu karena akan dihentikan sebagai penerima manfaat PKH.
“PKH ini pak penolong disaat situasi terjepit. Makanya, saya takut tak memilih caleg yang diarahkan ini. Kejadian ini bukan cuma saya pak. Ada beberapa orang juga yang ditemui untuk diarahkan oleh caleg tertentu,” tukasnya.
Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Sulut, Noldy Mangerongkonda saat dikonfirmasi terkait dengan intimidasi penerima bantuan PKH di Bitung belum ditanggapi.
Ketua DPW PSI Sulawesi Utara, Melky Jakhin Pangemanan juga ketika ditanya terkait ia dilapor ke Bawaslu atas dugaan kasus intimidasi penerima PKH lewat pesan singkat belum merespons.
