MANADO, SULAWESION.COM – Pemerintah Provinsi di Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), terus berkomitmen menekan angka kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) yang dilansir Desember 2023, total penduduk miskin di Sulawesi Utara berjumlah 189 ribu atau 7 persen, dari total penduduk yaitu 2.676 juta.
Pemprov Sulawesi Utara pun mengambil langka strategis dengan mengandeng sejumlah elemen penting dalam mempercepat pementasan kemiskinan dengan Program Satu Data Kemiskinan Daerah.
Tak tanggung-tanggung, OD-SK menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Olly mengatakan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan serta secara paralel melakukan penanganan inflasi dan pengangguran terbuka.
“Program ini sinergi dengan program Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID), Tim Penanggulangan Angka Kemiskinan Daerah (TPAKD) dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TLKD),” ungkap Olly melalui pesan WhatsApp pada wartawan media ini, Senin (26/2/2024), malam.
“Ini dilakukan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan PT Permodalan Nasional Madani,” sambungnya.
Hal ini dilakukan untuk menjangkau kantong-kantong miskin ekstrem di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara berdasarkan Program Satu Data Kemiskinan Ekstrem. Dan datanya terinput di laman https://apps-biroekonomi.sulutprov.go.id/tpkd/
Datanya akan meliputi beberapa indikator, seperti Indeks Harga Konsumen, Nilai Tukar Petani, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi,” tandas Olly.
Melihat adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tampaknya akan terus dioptimalkan kontribusi pada bantuan-bantuan pada sektor-sektor penggerak ekonomi kerakyatan.
(***)
