BITUNG, SULAWESION.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan memperjuangkan kesejahteraan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan alot di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, Kamis (20/6/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Erwin Wurangian itu picu ‘perang’ interupsi sesama anggota DPRD.
Interupsi paling mencolok dari partai NasDem, Billy Glen Lomban. Ia menilai demo Aparatur Sipil Negara (ASN) suatu tragedi pengelolaan anggaran belum maksimal oleh pemerintah kota (Pemkot) Bitung.
“Apa yang disampaikan pak Sekda hanyalah kata-kata manis yang normatif,” sebutnya.
Disamping itu, Glen meminta kepada pimpinan rapat RDP agar menjadwalkan kembali rapat tersebut. Alasannya menurut dia, untuk menghadirkan Walikota dan Wakil Walikota Bitung.
Baca juga: Pemkot Bitung Mulai Realisasikan Gaji 13, Rudy Theno Ingatkan ASN Lebih Bijak Bersikap
“Pasti tidak mampu menjawab yang hadir disini. Kalaupun ada, bukan kapasitasnya. Makanya saya berharap menjadwalkan kemabali rapat ini dengan menyesuaikan waktu Walikota dan Wakil Walikota Bitung,” beber Glen.
Apa yang disebut Glen, langsung di skak mat politisi Golkar Erwin Wurangian. Ia menjelaskan, selama dua periode di lembaga DPRD belum ada Walikota yang hadir di rapat dengar pendapat.
“Selama dua periode saya menjabat DPRD, baik itu jamannya Hanny Sondakh dan Max Lomban faktanya belum perna saya melihat hadir di RDP,” sebutnya.
Erwin berharap, di tengah kondisi keuangan yang belum stabil agar anggota DPRD bersama-sama dengan Pemkot Bitung mencari jalan keluar untuk merealisasikan apa yang menjadi tuntutan ASN.
“Yang perlu dipahami adalah legislatif dan eksekutif satu pemerintahan. Sehingga ini butuh semua pihak untuk mencari solusi bersama,” katanya.
Selain itu, Ketua Komisi I Rafika Papente menyinggung sejumlah anggota DPRD masih buta aturan terkait dengan postur APBD.
“Walaupun ada anggota DPRD yang masuk di Badan Anggaran (Banggar), tapi belum punya pemahaman yang cukup soal mekanisme keuangan,” ucapnya.
Rafika menegaskan, dengan sistem informasi keuangan daerah (SIPD) RI saat ini, sangat sulit untuk mengutak-atik atau menggesar anggaran.
“Baik itu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah itu sulit digeser-geser karena saat ini sistem keuangannya sudah SIPD. Jadi tidak ada gaji atau TPP ASN yang digeser,” tegas Rafika.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan, ditengah kondisi APBD dan penyerapan anggaran yang tidak seimbang saat ini perlu adanya perbaikan kinerja ASN untuk mendaptkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
“Jika sumber PAD merosot atau tidak tercapai, tentunya akan berpengaruh pada kondisi keuangan daerah,” tukasnya.
