BITUNG, SULAWESION.COM – Partai Keadilan dan Kesatuan (PKP) mengganti ketua fraksi di DPRD Bitung dari Randito Maringka ke Laurensius Supit.
Pergantian tersebut diketahui saat Nabsar Badoa membacakan pandangan fraksi PKP di rapat Paripurana beberapa hari lalu.
Di akhir pembacaan pandangan fraksi, Nabsar menyebut nama Laurensius Supit sebagai ketua fraksi.
Nabsar Badoa sendiri saat dikonfirmasi mengatakan, pergantian ketua fraksi di DPRD Bitung berdasarkan surat perintah dari dewan pimpinan PKP Sulawesi Utara (Sulut).
“Pergantian berdasarkan surat perintah dewan pimpinan PKP Sulut,” singkatnya.
Baca juga: Pembentukan AKD di DPRD Bitung Bakal Sengit, Demokrat dan Golkar Punya Peluang
Sementara itu, Plt Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) PKP Kota Bitung Rein Lolong menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan terkait dengan pergantian ketua fraksi PKP.
Pertimbangan paling utama, kata Rein, Randito Maringka telah menjabat ketua partai lain yakni, Gerindra.
“Alasan utama adalah iya telah menjabat ketua partai lain. Sehingga, bagaimana mungkin bisa menjadi ketua fraksi di PKP,” sebut Rein.
Ia juga menjelaskan, sebelumnya pihaklnya tidak mempersoalkan kader PKP mencalonkan diri dari partai lain pada Pemilu lalu. Mengigat, kata Rein, PKP tidak lagi sebagai partai peserta pemilu.
“Kalau hanya pencalonan silahkan. Tapi, kalau sebagai ketua partai lain tentunya itu akan terganggu dalam setiap aktivitas fraksi,” katanya.
Pilihan kepada Laurensius Supit sebagai ketua fraksi di DPRD Bitung juga, bebernya, berdasarkan pertimbangan dan laporan dari teman-teman PKP di Bitung.
“Penunjukan kepada pak Laurensius Supit ini berdasarkan pertimbangan dan masukan dari teman-teman di Bitung,” tegasnya.
Randito Mariangka saat dikonfirmasi media ini belum menanggapi terkait pergantian dirinya sebgai ketua fraksi.
Tensi Politik
Tensi politik di DPRD Bitung makin tinggi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Gejolak di lembaga kehormatan itu disebabkan oleh sejumlah variabel.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bitung, Arham ‘Ikbal’ Lakue.
Ia menilai, tingginya tensi politik menandakan persaingan antar partai politik (Porpol) cukup ketat di DPRD Bitung.
“Kami melihat bukan hanya sekedar adanya Pilkada 2024. Tapi, ini bagian dari partai memaikan strategi untuk menaikan nilai tawar dalam pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD) ke depan,” katanya.
Ikbal juga menuturkan, tensi tinggi di DPRD Bitung murupakan sesuatu hal yang biasa dalam kerja-kerja politik.
“Itu biasa dalam suatu lembaga politik. Mimbar DPRD adalah panggung politisi. Disana banyak lalu lintas kepentingan,” tukasnya.
