MANADO, SULAWESION.COM – Pemerintah daerah diminta turut andil berperan penting untuk menunjang akses masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya layanan psikologi klinis di daerah masing-masing.
Khususnya Sulawesi Utara (Sulut), jumlah psikologi klinis terbilang masih sedikit. Untuk mengakomodir layanan kesehatan psikologi di 15 kabupaten/kota, hanya berjumlah 19 orang.
“Sekarang kendalanya adalah jumlah mereka yang sedikit. Hanya sekitar 3 ribu orang di seluruh wilayah di Indonesia, padahal puskesmasnya ada 10 ribu,” ungkap Ketua Tim Tata Kelola Gangguan Jiwa Kemenkes RI Herbet Sidabutar usai Rapat Evaluasi Layanan Psikologi Klinis Puskesmas di Manado yang diselenggarakan di The Lagoon Hotel Manado, Rabu (14/8/2024).
Herbet bilang, rapat evaluasi itu melibatkan berbagai perwakilan baik tenaga medis dari rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota se Sulut, UPTD PPA, dan organisasi profesi kesehatan.
Testimoni yang mereka berikan adalah positif. Yang mana, jelas Herbet, adanya psikolog klinis di setiap puskesmas aktivitas medis tenaga kesehatan terbantukan.
“Jadi, evaluasinya positif, dan rekomendasinya sudah ada di Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa psikolog medis merupakan tenaga wajib yang ada di puskesmas,” jelasnya.
Untuk merealisasikan layanan psikologi klinis di daerah, membutuhkan komponen-komponen tertentu, misalnya rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan partisipasi masyarakat.
Kurangnya tenaga ahli layanan psikologi klinis di Sulut, Herbet mengingatkan adanya inovasi pemda dalam perekrutan. Khususnya kota Manado, untuk memenuhi kebutuhan 16 puskesmas masih kurang.
“Untuk itulah perlu adanya stimulan. Entah mungkin iming-iming menjadi PNS, entah iming-iming diangkat jadi apa gitu yah, atau dikasih beasiswa,” ingatnya.
Herbet menambahkan dalam upaya meningkatkan minat menghasilkan tenaga psikologi klinis, Kemenkes akan bekerjasama dengan Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Pusat di bidang pendidikan.
“Jadi bagaimana kedepannya kita bekerjasama dengan IPK Pusat dalam bentuk penyederhanaan kurikulum, supaya bisa menghasilkan tenaga yang lebih banyak,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Ketua IPK Indonesia Wilayah Sulut Hanna Monareh MPsi Psikolog menjelaskan, pilot project layanan psikologi klinis di setiap puskesmas menjadi dorongan bagi kabupaten/kota lain untuk mempersiapkan diri.
Pilot project itu menjadi sebuah inovasi dalam upaya mendukung program nasional, dengan sumber daya yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Menurut Hannah, layanan psikologi klinis tidak hanya seputar konseling. Tetapi sosialisasi, psiko edukasi, dan mendampingi caregiver (tenaga profesional yang merawat dan mendukung orang lain, terutama yang tidak mampu merawat diri sendiri).
“Kita layani tidak hanya usia dewasa, tetapi juga anak-anak, dan mereka berani terbuka juga,” jelasnya, sembari berharap adanya apresiasi dari pemerintah kabupaten/kota untuk kelanjutan kegiatan ini.
Diketahui, Rapat Evaluasi Layanan Psikologi Klinis Puskesmas di Manado dibuka langsung Ketua Umum IPK Indonesia dr RA Retno Kumolohadi MSi Psikolog.
