SCF Gelar Forum INKLUSI di Maros: Fokus pada Pelayanan Publik, Ketahanan Pangan, dan Perubahan Iklim

Chaidir Syam saat menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh SCF di Warkop Bamboe.

MAROS, SULAWESION.COM— Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “INKLUSI” sebagai bagian dari kemitraan Australia-Indonesia, bertempat di Warkop Bamboe, Kamis (26/9/2024).

Acara ini bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif dengan melibatkan komunitas masyarakat dan pemuda dari seluruh kecamatan di Kabupaten Maros.

Bacaan Lainnya

Forum tersebut membahas tiga isu utama: pelayanan publik, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan acuan bagi calon pemimpin daerah dalam merumuskan visi dan misi mereka pada Pilkada yang sedang berlangsung.

Muhamadd Sultan, yang juga seorang aktivis dari Maros sekaligus Program Manager di Estungakara Sulawesi Community Foundation, menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pembangunan yang inklusif.

“Kami berharap, melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Calon Bupati Maros, Chaidir Syam, yang turut hadir dalam acara tersebut, berkomitmen untuk memfokuskan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 pada pembangunan infrastruktur, khususnya di Kecamatan Tompobulu.

“Kami akan fokus membangun jalan dan infrastruktur di Tompobulu. Kami ingin menuntaskan ini, namun bukan berarti kecamatan lain tidak akan mendapatkan perhatian,” kata Chaidir.

Chaidir menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah pembangunan jalan di Desa Bontomanurung dan Bontosomba, yang diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp40 miliar. Jika terpilih, ia berencana membangun sekitar 30 kilometer jalan di wilayah tersebut.

Selain pembangunan infrastruktur, Chaidir juga menekankan pentingnya pengembangan desa inklusi. Desa Bontomanurung dan Bontosomba saat ini sudah menjadi desa pendampingan inklusi, sebuah model pemerintahan yang mengakomodasi hak semua warga, termasuk penyandang disabilitas.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan,” tegasnya.

Sebagai Ketua PMI Maros, Chaidir menjelaskan bahwa indikator desa inklusi mencakup pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Saat ini, terdapat 14 desa inklusi di Maros, termasuk Desa Mangeloreng, Simbang, Tanete, Minasa Baji, Baruga, Samangki, Damai, Toddopulia, Lekopaccing, Borimasunggu, Mattirotasi, Borikamase, Bontosomba, dan Bontomanurung.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *