SITARO, SULAWESION.COM – Penjabat Bupati Kepulauan Sitaro, Joi Oroh menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Rakornas yang mengangkat tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” itu, bertujuan mempercepat pembangunan daerah dan mendukung terwujudnya “Indonesia Maju”, dan dibuka langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam menindaklanjuti visi Prabowo Subianto mengenai Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan prinsip gotong royong.
Rakornas ini juga mengumpulkan berbagai elemen, baik dari jajaran pemerintah pusat maupun daerah guna membahas isu-isu strategis dalam pengelolaan pemerintahan yang dapat mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045.
Kesempatan itu, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai cita-cita besar tersebut.
“Saya sangat menghargai langkah ini, karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di republik kita,” tegas presiden.
Penjabat Bupati Kepulauan Sitaro, Joi Oroh, mengatakan, salah satu pesan penting presiden dan menjadi pengingat bagi semua pihak adalah terkait netralitas seluruh elemen penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
“Kami akan menjalankan arahan bapak presiden untuk menjaga netralitas, sehingga proses demokrasi di Sitaro berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat,” kata Oroh, Minggu (10/11/2024).
Selain itu, Oroh juga menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mendukung semua program pemerintah pusat untuk tahun ke depan.
“Kita juga tentu siap mendukung apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, utamanya terkait program prioritas demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” kunci Oroh.
Sementara itu, dalam laporannya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menerangkan betapa pentingnya mengkoordinasikan kebijakan daerah agar sejalan dengan program prioritas nasional.
Dimana langkah yang dilakukan itu bertujuan untuk mengharmonisasikan pemerintah daerah dan forkopimda serta instansi vertikal di daerah, guna mendukung program prioritas maupun arah kebijakan presiden dan wakil presiden lima tahun kedepan.
