BITUNG, SULAWESION.COM – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2025 – 2029 berjalan alot di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung, Selasa (8/7/2025).
Pembahasan yang dipimpin Ketua Pansus Aldo Nova Ratungalo itu menjadi menarik, ketika sejumlah anggota Pansus mendalami Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung.
Salah satu anggota Pansus RPJMD dari Fraksi Golkar, Cherry Mamesah menyatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak lama telah digembar-gemborkan pemerintah.
Namun, kata Cherry, di draf RPJMD belum terlihat jelas komitmen pemerintah daerah dalam hal rencana KEK. Terutama, membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Seharusnya di draf RPJMD ini pemerintah daerah menggambar tentang rencana yang jelas. Agar supaya arah pembangunan daerah lebih efektif dan efesien di kemudian hari,” katanya.
Cherry berharap kehadiran KEK memberikan manfaat positif bagi ekonomi masyarakat Bitung ke depan. Untuk mencapai itu, katanya, butuh keseriusan pemerintah dari sisi komitmen lewat draf RPJMD.
“Jangan sampai KEK hanya mengganggu ruang hidup masyarakat dan memberikan persoalan ketenagakerjaan yang kompleks di kota ini,” tegas Cherry.
Selain Cherry, anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan Syampanai juga mempertanyakan rencana strategis Pemkot dalam melihat Pelabuhan Bitung menuju Hub Internasional.
“Saya bertanya karena dalam draf RPJMD tidak tercatat rencana strategis. Bitung itu kota pelabuhan. Jika ini dikembangkan, pemerintah daerah harus cekatan. Melihat peluang. Paling utama terkait dengan PAD. Nah, gambaran-gambaran terkait dengan rencana itu tidak terlihat di draf RPJMD,” tukasnya.
