BLORA,SULAWESION.COM – Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Blora secara simbolis memulai penanaman jagung serentak kuartal III di kawasan perhutanan sosial, tepatnya di Petak 114B RPH Kedungkenongo, BKPH Kalisari, KPH Blora, Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Rabu 9 Juli 2025.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas pertanian, melainkan bagian dari langkah strategis dalam membangun kedaulatan pangan daerah dan nasional.
Lahan perhutanan sosial dipilih karena memiliki potensi besar untuk mendukung produksi pangan berkelanjutan, tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan.
Ini sejalan dengan program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan agar dapat mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan secara legal dan produktif.
Penanaman jagung serentak ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting dari berbagai institusi. Di antaranya, perwakilan Bupati Blora, Ketua DPRD Blora, Wakapolres Blora, Dandim 0721/Blora, Kajari, Ketua PN, Danyonif 410/Alugoro, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Cabang Dinas Kehutanan, Administratur KPH Blora, Cepu, dan Randublatung, serta Kepala Gudang Bulog Blora.
Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan dan soliditas antarinstansi dalam memperkuat ketahanan pangan.
Kegiatan diawali dengan partisipasi dalam zoom meeting nasional yang dipusatkan di Kabupaten Grobogan, sebagai bentuk koordinasi dan integrasi program penanaman jagung lintas kabupaten.
Selanjutnya dilakukan penyerahan benih jagung secara simbolis kepada para petani penggarap hutan, dilanjutkan sesi penanaman serentak, dan diakhiri dengan evaluasi virtual.
Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blora, program ini menjadi momentum untuk mendorong peningkatan produksi jagung sekaligus menumbuhkan kesadaran petani terhadap pentingnya ketahanan pangan dari akar rumput.
“Melalui pemanfaatan lahan perhutanan sosial, kita tidak hanya menambah luasan tanam, tapi juga memberi nilai ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar hutan,” ujarnya.
Jagung merupakan komoditas strategis nasional setelah padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi jagung dalam negeri terus meningkat seiring permintaan untuk pangan, pakan ternak, dan industri.
Blora yang memiliki bentang hutan cukup luas melihat peluang tersebut sebagai kekuatan lokal yang dapat didayagunakan untuk menambah kapasitas produksi nasional.
Pemanfaatan lahan hutan untuk pertanian tidak dilakukan sembarangan. Melalui skema Perhutanan Sosial, masyarakat diberi akses legal untuk mengelola lahan secara produktif dalam koridor keberlanjutan lingkungan.
Dengan demikian, program ini tidak hanya menjawab persoalan keterbatasan lahan pertanian, tapi juga menciptakan model pertanian adaptif yang ramah lingkungan dan berpihak kepada petani kecil.
Program penanaman jagung di lahan perhutanan sosial ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan berbasis wilayah.
Blora, dalam hal ini, tidak hanya menanam jagung, tapi juga membangun fondasi kuat bagi masa depan pertanian yang inklusif, ekologis, dan berdaya saing.
Dengan inisiatif seperti ini, Kabupaten Blora kembali menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar wacana, tetapi kerja nyata dari desa hingga pusat. Dan dari hamparan ladang jagung di kaki perbukitan Banjarejo, benih kedaulatan pangan itu terus tumbuh.
