JAKARTA,SULAWESION.COM– Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung penuh agenda strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional.
Dalam pernyataan resminya, Kapolri menyampaikan Polri akan turut terlibat aktif dalam proses hilirisasi pertanian jagung melalui skema kolaboratif bersama koperasi dan Koperasi Merah Putih.
Langkah ini mencakup aspek pembiayaan, distribusi, hingga penyimpanan hasil panen, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar petani jagung di seluruh Indonesia.
“Kami berharap keterlibatan koperasi dalam sistem hilirisasi ini dapat memberikan kemudahan akses permodalan dan mempercepat proses penyerapan hasil panen, sekaligus memberikan jaminan harga sesuai standar pemerintah,” ujar Kapolri, Rabu 9 Juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri memimpin secara simbolis kegiatan penanaman jagung di lahan seluas 38.750,14 hektare yang berada di bawah wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
Langkah ini merupakan bagian dari program nasional optimalisasi pemanfaatan lahan Perhutani dan Inhutani yang tersebar di berbagai daerah.
Secara nasional, Polri mencatat potensi pengembangan lahan jagung mencapai 795.339,53 hektare di 36 wilayah provinsi.
Angka ini mencerminkan potensi besar yang bisa dimaksimalkan sebagai bagian dari upaya menuju swasembada jagung dan penguatan fondasi pertanian nasional.
Sebagai bentuk dukungan langsung kepada para petani, Polri juga menyalurkan bantuan berupa alat pertanian modern, antara lain 500 unit alat uji tanah, 89 mesin pemipil jagung, 100 alat pengukur kadar air, dan 93 alat pengering hasil panen.
Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus menjaga kualitas hasil jagung hingga sampai ke pasar.
“Kami ingin memastikan bahwa petani tidak lagi kesulitan dalam mengakses sarana produksi pertanian maupun pasar. Pendekatan hilirisasi dan teknologi menjadi jawaban untuk mengatasi ketimpangan harga dan memperkuat ekosistem pangan nasional,” lanjut Kapolri.
Inisiatif ini juga melibatkan sinergi antar-lembaga bersama Perum Perhutani, PT Inhutani, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Kolaborasi lintas sektor ini diyakini akan menciptakan model pembangunan pertanian yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis keadilan ekonomi.
Lebih dari sekadar dukungan teknis, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian mencerminkan paradigma baru keamanan nasional tidak hanya menyangkut aspek hukum dan ketertiban, tetapi juga mencakup ketahanan pangan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045, Kapolri menekankan bahwa swasembada pangan adalah salah satu fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian nasional di tengah tantangan global.
“Kami akan terus bersinergi, memastikan setiap langkah strategis pemerintah dapat terlaksana dengan baik, termasuk dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penopang utama ketahanan nasional,” tegasnya.
