BITUNG, SULAWESION.COM – Persoalan pendidikan di Kota Bitung butuh semua pemangku kepentingan. Persoalannya begitu kompleks. Hal itu terungkap dalam pembahasan Pansus RPJMD.
Sejumlah isu-isu strategis terpampang. Termasuk adanya ketimpangan, antara sekolah negeri dan swasta. Ditambah lagi banyak anak-anak kurang mampu, namun tak tersentuh bantuan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung Fonny Tumundo tidak menampik. Ia mengatakan isu strategis pendidikan yang ada di draf RPJMD butuh banyak pihak untuk mengurai.
Fonny menjelaskan, anak-anak kurang mampu di Kota Bitung masih banyak. Namun, katanya, pangkal persoalannya ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Memang masih banyak yang memerlukan bantuan. Terutama PIP. Tapi, tolok ukurnya harus terdaftar di DTKS,” ujar Fonny, Jumat (11/7/2025).
Persoalan lain, Fonny membeber, terkait penerimaan siswa baru setiap tahun. Menurutnya, walaupun adanya pergantian sistem dari PPDB ke SPMB, masih ada kesenjangan sekolah negeri dan swasta.
“Padahal kualitas sekolah swasta dan negeri itu sama. Tapi, masih ada juga orang tua murid punya cara berpikir yang berbeda,” katanya.
Anggota Pansus RPJMD dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Syafruddin Ila langsung menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung.
Ia berharap, Pemkot Bitung harus mempersiapkan langkah-langkah strategis atas gambaran persoalan pendidikan di draf RPJMD ini.
“Setiap tahun, penerimaan siswa baru jadi masalah. Sekolah-sekolah favorit masih menjadi pilihan utama. Sehingga terlihat seperti ada kesenjangan dengan sekolah swasta. Saya harap Dinas Pendidikan menggunakan pola pemecahan masalah yang berbeda. Seperti sosialisasi kepada masyarakat,” ucapnya.
Ahmad Syafruddin Ila juga menyoroti kinerja Dinas Perhubungan. Hingga saat ini masih ada sekolah yang ada di pinggiran kota tidak terkoneksi dengan angkutan kota (Angkot).
“Nah, ini perlu dipikirkan juga oleh Dishub. RPJMD bukan hanya semata-mata draf perencanaan semata. Tapi, harus ada komitmen nyata dari pemerintah,” tegasnya.
Anggota Pansus RPJMD dari Partai Amanat Nasional (PAN) Imran Lakodi juga angkat bicara. Ia mendorong agar guru-guru yang telah memiliki kompetensi calon kepala sekolah untuk diberikan kesempatan memimpin.
Dalam tatanan pendidikan, ucap Imran, butuh penyegaran sehingga ada ide-ide baru muncul. Kepala sekolah yang telah menjabat dengan waktu yang lama mungkin sudah terjebak dalam rutinitas dan kurang mampu untuk membawa perubahan yang signifikan.
“Kepala sekolah yang sudah terlalu lama menjabat kembalikan saja menjadi guru biasa. Berikan kesempatan kepada guru-guru yang memiliki inovasi,” tukansya.
