BLORA,SULAWESION.COM – Pemerintah Kabupaten Blora menegaskan kesiapan operasional Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 18 yang berlokasi di Kecamatan Cepu, Jawa Tengah. Sekolah ini akan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada Senin, 14 Juli 2025, dan menjadi sekolah inklusif berasrama pertama di wilayah tersebut yang sepenuhnya ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Bupati Blora, Arief Rohman, didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Kepala Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, melakukan peninjauan langsung ke lokasi sekolah dan fasilitas asrama. Dalam kesempatan tersebut, ia memastikan seluruh persiapan teknis dan fasilitas telah mencapai 100 persen kesiapan.
“Insyaallah mulai 14 Juli 2025, proses pembelajaran akan dimulai. Sekolah ini akan menampung 50 siswa dari keluarga tidak mampu, lengkap dengan fasilitas asrama, dan semua biaya ditanggung oleh negara,” ujar Arief Rohman, Jumat (11/7).
Menurut data pemerintah, dari total 50 siswa yang diterima, sebanyak 17 merupakan laki-laki dan sisanya perempuan. Profil para siswa berasal dari kalangan Desil 1 dan 2, yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan terendah. Dalam waktu dekat, Pemkab Blora akan mengundang para orang tua siswa dalam acara serah terima dan profiling sosial-ekonomi di Pendopo Kabupaten, Rabu (16/7).
“Kami juga ingin mengetahui lebih dalam latar belakang keluarga mereka, karena beberapa dari mereka tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kita bantu bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya,” tambah Bupati.
Gedung SRMA 18 dirancang sebagai sekolah terpadu dua lantai yang dilengkapi ruang kelas, laboratorium, ruang guru, serta asrama terpisah untuk putra dan putri. Selain itu tersedia ruang UKS, koperasi dua lantai, mushola, ruang makan, perpustakaan, lapangan, dan fasilitas sanitasi yang layak.
“Alhamdulillah semua fasilitas sudah layak, kamar mandi baru, tempat jemuran tersedia. Jika kipas angin kurang, akan segera ditambah,” terang Bupati Arief saat meninjau asrama.
Bupati juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada para orang tua yang mungkin masih merasa berat melepas anak mereka tinggal di asrama. Ia berharap komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan antara pihak sekolah dan keluarga siswa.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemkab Blora dan Kementerian Sosial. Arief mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare di kawasan PDAM Cepu untuk pengembangan ke jenjang SMP dan SMA.
“Tahun depan kami berharap sudah ada kelanjutan untuk SMP dan SMA. Tanah dari kita, pembangunan dari pusat. Kita diminta siapkan lahan, dan ini sedang ditata,” jelasnya.
Kepala Sekolah, Tri Yuli Setyoningrum, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyiapkan tenaga pengajar dan pengasuh untuk mengelola sekolah dan asrama. Terdapat 17 guru, 2 wali asrama, serta staf administrasi seperti bendahara dan operator.
Sekolah Rakyat ini menjadi simbol komitmen daerah dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak kurang mampu di wilayah Blora. Selain pendidikan formal, siswa juga akan mendapatkan materi pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan dari Polres dan Kodim Blora.
Dengan peluncuran angkatan pertama ini, Blora mengambil langkah konkret menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan
