MITRA,SULAWESION.COM-Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mengikuti secara virtual peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Senin (21/7/2025). Kegiatan berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Minahasa Tenggara.
Peluncuran tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi berbasis desa dan kelurahan.
“Kita sangat menyambut baik peluncuran kelembagaan Koperasi Merah Putih ini. Kami berharap koperasi ini dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Minahasa Tenggara,” ujar Bupati Ronald Kandoli.
Bupati juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi. “Selamat kepada para pengurus. Harapannya, koperasi ini dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ronald Kandoli secara simbolis menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025 kepada pemerintah desa dan kelurahan.
Penyerahan SPPT dan DHKP tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah dengan taat membayar pajak tepat waktu,” kata Ronald Kandoli.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kapolres Minahasa Tenggara, AKBP Handoko Sanjaya, S.I.K., M.Han; Ketua DPRD Kabupaten Mitra, Sophia Antou, S.E.; perwakilan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Kasie Intel Sonny A.H. Purnomo, S.H., M.H.; Sekretaris Daerah David H. Lalandos, A.P., M.M.; Asisten Administrasi Umum Ir. Elly Sangian, M.E.; para kepala perangkat daerah; pejabat administrator; serta perwakilan pengurus koperasi dari desa dan kelurahan.
