JAKARTA,SULAWESION.COM– Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mencatatkan lompatan signifikan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Setelah tahun lalu naik dari kategori Pratama ke Madya, kini Blora kembali melesat meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya dalam ajang nasional yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jumat 8 Agustus 2025.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Blora, Arief Rohman, dalam seremoni yang berlangsung di Auditorium KH. M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, dan diserahkan oleh Wakil Kepala BKKBN, mewakili Menteri PPA.
Hadir pula Wakil Menteri PPA, Veronica Tan, sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah dalam memperluas wilayah ramah anak di Indonesia.
“Ini bukan sekadar prestasi, tapi pengakuan atas kerja keras kolektif seluruh elemen masyarakat Blora. Kami menargetkan kategori Utama di masa depan,” tegas Bupati Arief usai menerima penghargaan, didampingi Ketua Forum Anak Blora, Ainia Shalichah Arief Rohman.
Dengan raihan ini, Blora kini masuk jajaran kabupaten/kota terbaik dalam pemenuhan hak anak, sejajar dengan daerah yang lebih dahulu unggul seperti Surakarta, Mojokerto, Makassar, Lamongan, Blitar, Tegal, dan Klaten.
Penghargaan kategori Nindya diberikan kepada daerah yang memperoleh skor 701–800 poin dalam penilaian komprehensif yang meliputi: penguatan kelembagaan, regulasi ramah anak, penyediaan ruang publik dan layanan kesehatan/pembelajaran, hingga partisipasi aktif anak dan masyarakat.
Prestasi Blora tahun ini patut diapresiasi, mengingat kabupaten ini sebelumnya selama lima tahun berturut-turut hanya berada pada level Pratama.
Pada 2023, Blora mulai menunjukkan perubahan signifikan dengan meraih kategori Madya. Kini, dalam dua tahun berturut-turut, Blora membuktikan bahwa akselerasi kebijakan berbasis hak anak benar-benar dijalankan.
“Target kami waktu itu jelas: naik kelas ke Nindya. Alhamdulillah, kerja keras seluruh OPD dan masyarakat membuahkan hasil,” ungkap Luluk Kusuma Agung Ariadi, Kepala Dinsos PPPA Blora, dalam forum Musrenbang Kelompok Rentan, September 2024 lalu.
Tak ingin berpuas diri, Pemkab Blora telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengejar Kategori Utama, dengan skor penilaian minimal 801 poin.
Di antaranya, memperluas ruang publik ramah anak, meningkatkan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan, serta memperkuat layanan hukum dan perlindungan bagi anak-anak rentan.
“Kami ingin menjadikan Blora sebagai tempat terbaik untuk tumbuh dan berkembangnya anak. Penghargaan ini adalah motivasi, bukan garis akhir,” tambah Bupati Arief.
Program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan inisiatif nasional yang mengintegrasikan pembangunan berbasis hak anak ke dalam sistem pemerintahan daerah.
Melalui verifikasi lapangan secara hybrid oleh tim KemenPPPA dan lembaga independen, kabupaten/kota diklasifikasi dalam lima kategori: Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA (paripurna).
Penghargaan KLA diberikan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada daerah yang menunjukkan komitmen nyata terhadap pemenuhan hak anak dalam sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta lingkungan yang aman dan partisipatif.
