SULAWESION,SULUT– Kebijakan populis dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Ditegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), memastikan bahwa pada tahun anggaran 2026 mendatang tidak akan ada pemotongan gaji maupun tunjangan ASN.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, pada Jumat (24/10/2025) menegaskan, meski ada kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah daerah tidak akan memengaruhi hak-hak dasar ASN.
“Bapak Gubernur menekankan bahwa kesejahteraan ASN adalah hal yang tidak bisa ditawar. Beliau tidak ingin ada pegawai yang dirugikan hanya karena adanya penyesuaian anggaran,” ujar Tahlis.
Kata panglima ASN ini, kondisi fiskal daerah masih cukup stabil untuk membiayai belanja pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan. Jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sulut tercatat lebih dari 16 ribu orang.
Tahlis menjelaskan, keputusan tersebut menjadi bentuk kepedulian Gubernur Komaling terhadap keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal meski menghadapi tantangan pengelolaan anggaran.
“ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, semangat dan motivasi kerja mereka harus tetap dijaga,” tambahnya.
Selain memastikan hak ASN tetap terjamin, Pemprov Sulut juga tengah menyiapkan program pembinaan karier berbasis kinerja.
Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan yakni sistem ‘Game Karier’, yang memberikan poin bagi ASN berdasarkan capaian kerja dan hasil evaluasi kinerja mereka.
Poin yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar untuk promosi jabatan dan peningkatan kesejahteraan.
“Melalui sistem ini, ASN diharapkan semakin terpacu untuk berprestasi, profesional, dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutup Tahlis.
Sementara itu, salah satu ASN Pemprov yang tidak ingin disebut namanya berterima kasih kepada Gubernur Sulut.
“Terima kasih pak gub, kami akan bekerja dengan baik untuk memastikan layanan kepada masyarakat maksimal,” ujarnya.
