BITUNG, SULAWESION.COM – Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkot Bitung, Riano Senduk menyatakan eksistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 bakal disesuaikan.
Hal tersebut dia ungkapkan saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bitung, Selasa (4/10/2025) sore.
“Dengan adanya penyesuaian anggaran melalui pemangkasan dana transfer ke daerah, tentunya eksistensi APBD bakal terkoreksi. Baik itu program maupun kegiatan. Fenomena ini terjadi bukan hanya di kota Bitung, tapi di semua daerah,” kata Riano.
Jika dilihat dari data transfer, Riano membeber, pemerintah Kota Bitung mengalami penyusutan anggaran sebesar 153 miliar.
“Nah, situasi dan kondisi keuangan daerah ini sangat-sangat berpengaruh. Terutama bagi organisasi perangkat daerah (OPD). Ruang mereka menyempit dan sulit berinovasi berdasarkan program,” katanya.
Kendati demikian, ia menjelaskan ada dua solusi untuk mengantisipasi turbulensi anggaran tahun depan. Yaitu, menaikkan pendapatan atau mengurangi belanja APBD. “Tapi, yang jadi pertanyaan apakah masih ada potensi pendapatan dinaikan?,” jelasnya.
Sementara itu, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Petra Basmi Said meminta pemerintah kota (Pemkot) Bitung bersikap cermat dan kreatif dalam mengelola anggaran menyusul kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, kebijakan pemangkasan TKD tidak dapat dihindari sehingga pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal agar tidak berdampak pada jalannya kegiatan pembangunan daerah.
“Pemkot Bitung perlu menajamkan program dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dan menunda kegiatan yang belum menjadi kebutuhan utama. Terutama perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tak penting. Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat lebih efisien dan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot juga didorong untuk lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru, terutama dari sektor pajak air tanah.
“Jika langkah tersebut dijalankan dengan baik, dampak pemangkasan TKD terhadap pembangunan daerah dapat diminimalkan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudy Theno menyatakan, pihaknya telah menyiapkan formula untuk mengantisipasi turbulensi anggaran.
“Yang pasti efesiensi belanja untuk ASN akan berkurang. Terutama perjalanan dinas bakal dikurangi sebesar 50 persen,” kata Rudy usai mengikuti Rapat dengan Badan Anggaran DPRD.
Terkait menggali sumber pendapatan baru, mantan Kepala Dinas PUPR ini mengaku masih akan dikaji lebih dalam lagi.
“Itu masih perlu kajian. Tidak elok juga untuk menaikkan pendapatan terus membebani masyarakat. Yang pasti, untuk efisiensi belanja bakal dirasionalisasi,” tukansya.
