MITRA,SULAWESION.COM- Wakil Bupati Minahasa Tenggara Fredy Tuda mewakili Bupati Ronald Kandoli menghadiri Rapat Paripurna DPRD terkait pembahasan awal dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Rapat digelar di ruang rapat DPRD Mitra, Senin (17/11/2025).
Dalam sambutannya, Fredy Tuda menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan dukungan sehingga kedua rancangan regulasi tersebut dapat diajukan untuk memasuki tahap pembahasan selanjutnya.
“Rapat Paripurna ini sangat penting dalam rangka pembicaraan tingkat pertama terhadap dua Ranperda yang menjadi dasar pengelolaan fiskal dan ketertiban daerah,” ujar Fredy Tuda.
Fredy Tuda menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 menghadapi dinamika fiskal yang cukup menantang, terutama akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berpengaruh pada kapasitas fiskal daerah sehingga memerlukan strategi yang lebih efisien dan terukur.
Adapun proyeksi angka APBD 2026, yaitu:
Pendapatan Daerah: Rp. 549.524.510.609
Belanja Daerah: Rp. 617.524.510.609
Kondisi defisit tersebut, menurut Fredy Tuda, mengharuskan pemerintah daerah memperkuat efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan kualitas belanja publik tetap optimal.
Belanja daerah tahun 2026 difokuskan pada empat sektor utama:
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Penguatan infrastruktur dasar
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat
- Peningkatan kualitas pelayanan publik
“Kami berharap sinergi dengan DPRD terus terjaga sehingga pembahasan APBD dapat diselesaikan tepat waktu dan implementasinya berjalan efektif,” kata Fredy Tuda.
Selain APBD, pemerintah daerah juga mengajukan Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ranperda ini dinilai penting untuk menjaga lingkungan sosial yang aman dan kondusif di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
Fredy Tuda menegaskan bahwa ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
Ia menyebutkan beberapa langkah penguatan ketertiban yang menjadi fokus pemerintah daerah, antara lain:
* Peningkatan koordinasi dengan TNI/Polri serta aparat penegak hukum
* Peran aktif tokoh masyarakat
* Edukasi dan sosialisasi kepada warga
* Penegakan aturan secara humanis dan berkeadilan
“Dengan regulasi yang kuat, kami berharap kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, iklim investasi semakin baik, dan pembangunan berjalan berkesinambungan,” ujar Fredy Tuda yang juga mantan Anggota DPRD Mitra.
Di akhir sambutannya, Fredy Tuda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyatakan menerima kedua Ranperda tersebut untuk dibahas ke tahap berikutnya.
“Kami berharap seluruh proses dapat dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
