SULAWESION,MANADO — Sulawesi Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Sarasehan Nasional Obligasi Daerah yang digelar di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/11/2025). Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, hadir sebagai keynote speaker dan mewakili pemerintah daerah dalam forum strategis tersebut.
Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, serta lembaga keuangan untuk membahas peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Dalam pemaparannya, Gubernur Yulius menyampaikan data terkini mengenai kondisi pembangunan dan fiskal Sulawesi Utara, sekaligus menegaskan sikap pemerintah daerah terhadap dinamika pernyataan seorang anggota DPR RI. Ia menekankan bahwa Sulut tidak boleh terhenti oleh perbedaan pandangan.
“Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit. Kepemimpinan bukan hanya ketika keadaan nyaman,” ujar Yulius Selvanus di hadapan peserta sarasehan.
Gubernur juga memberi apresiasi kepada Badan Anggaran MPR RI yang menggagas forum ini, karena dinilai mendorong inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui instrumen obligasi.
Dalam paparannya, Yulius menyoroti potensi besar Sulawesi Utara yang memiliki 73,25 persen wilayah laut, luas daratan sekitar 14,5 ribu kilometer persegi, serta jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa. Letak Sulut yang berbatasan langsung dengan Filipina dan berada di antara jalur strategis ALKI II serta ALKI III disebut sebagai peluang untuk berkembang menjadi hub logistik dan pusat ekonomi kawasan Pasifik.
Ia juga menekankan bahwa karakter masyarakat Sulut yang toleran dan memegang nilai sitou timou tumoutou menjadi kekuatan sosial yang menopang stabilitas pembangunan.
Dalam sesi diskusi, Yulius menjelaskan perbedaan antara obligasi daerah yang tidak dibatasi prinsip syariah, serta sukuk daerah yang berbasis syariah. Ia kemudian memaparkan target pembangunan dalam RPJMD 2025–2029, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,8–8,08 persen pada 2029 dari posisi saat ini 5,64 persen, serta peningkatan daya saing daerah dengan target indeks 7,69. Fokus lainnya adalah penguatan ketahanan pangan, energi, dan air yang membutuhkan dukungan pembiayaan berkelanjutan.
Gubernur turut mengingatkan adanya tantangan fiskal akibat penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD). Pada 2025, TKD Sulut berada di kisaran Rp14 triliun, sementara pada 2026 turun menjadi sekitar Rp11 triliun. Kondisi tersebut menempatkan Sulut dalam kategori kapasitas fiskal rendah mengacu pada PMK No. 65 Tahun 2024.
Sebagai respons atas situasi tersebut, Yulius menawarkan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu solusi pembiayaan pembangunan. Ia menyebut potensi sumber daya alam, termasuk tambang emas berskala besar di Sulut, menjadi faktor penguat keyakinan daerah. Ia mencontohkan bahwa negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, hingga Amerika Serikat telah lama memanfaatkan obligasi hingga pada level kota.
Gubernur berharap sarasehan ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang progresif dan mendorong langkah-langkah inovatif bagi percepatan pembangunan, baik untuk Sulawesi Utara maupun bagi Indonesia secara nasional.
