BUTONTENGAH,SULAWESION.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) melalui Dinas Kesehatan mencatat 27 Ribu pembayaran BPJS milik warga ditanggung oleh daerah.
Jumlah tersebut sebelumnya hanya 26 ribu kini meningkat menjadi 27 ribu pada tahun 2025. Kepala Dinas Kesehatan Kasman mengatakan, meningkatnya jumlah kuota tersebut disebabkan banyaknya permintaan dari warga yang yang belum sempat tercover di tahun-tahun sebelumnya.
“Karena banyaknya permintaan dari warga maka tahun ini kami tambah seribu kuotanya,” tuturnya saat dikonfirmasi oleh rekan media di ruang kerjanya, Jum’at 21 November 2025.
Kasman menjelaskan, untung Pemda Buteng saat ini telah memperoleh predikat Universal Health Coverage (UHC) Non Cat Off, dimana peserta yang telah didaftarkan, kepesertaannya akan langsung aktif dan memperoleh jaminan pelayanan Kesehatan dan dalam implementasinya, jika tidak, maka menunggu bulan berikutnya baru bisa aktif.
“Sementara warga kadang mereka bikin BPJSnya dalam keadaan mendesak, hari ini bikin hari ini kadang juga mau dirujuk untuk operasi dan lain sebagainya, kalau statusnya kita Cat Off maka selesailah itu, bulan depannya baru bisa diaktifkan,” jelasnya
Maka dari itu, kata Kasman, Kami berharap kepada Dinas Sosial agar menjaga data kepesertaan BPJS ini tidak kurang dari 95%, agar Pemda Buteng tidak keluar dari predikat UHC Non Cat Off, karena jika keluar dari itu, maka pengusulannya bakal memakan waktu cukup lama.
“Jadi kalau ada yang meninggal, atau keluar daerah orangnya segera ganti dengan yang baru, dengan cara seperti itu kita bisa antisipasi,”katanya.
Adapun UHC Non Cat Off itu adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95 persen dari seluruh penduduk.
“Telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN, dan UHC non cut off membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.
