BLORA,SULAWESION.COM– Pemerintah Kabupaten Blora bergerak cepat menerapkan langkah darurat pasca kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa.
Insiden tersebut memicu peninjauan menyeluruh terhadap standar keamanan pangan dalam program unggulan pemerintah, Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Bupati Blora sekaligus Ketua Satgas MBG, Sri Setyorini, mengonfirmasi bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan bagi para korban langsung ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Operasional SPPG langsung dihentikan per 28 November. Kami menunggu hasil laboratorium sebelum menentukan langkah lanjutan,” ujar Sri Setyorini.
Usai meninjau langsung kondisi siswa yang dirawat di RS DKT, Sri Setyorini menegaskan bahwa program MBG tetap penting bagi anak-anak sekolah, namun harus diperkuat aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
“Kami melihat sendiri, banyak siswa yang sebenarnya sangat terbantu dengan program ini. Namun setiap ada kejadian, pasti kami evaluasi dan laporkan hingga tingkat provinsi,” tegasnya.
Satgas juga mengapresiasi gerak cepat tenaga kesehatan dan dinas terkait dalam melakukan penanganan darurat dan investigasi lapangan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Nur Betsia Bertawati, memaparkan data resmi perkembangan kasus. Total terdapat 122 siswa yang dilaporkan mengalami gejala keracunan.
117 siswa ditangani secara rawat jalan. 5 siswa menjalani rawat inap. Tersisa 3 siswa masih dirawat hingga kini (2 di RS DKT, 1 di RSUD dr. Soetijono Blora)
Tim Dinkes telah melakukan penyelidikan epidemiologi dan mengunjungi SPPG yang menjadi sumber distribusi makanan.
“Kami sudah mengambil sampel makanan dan mengirimkannya ke Laboratorium Kesehatan di Semarang. Hasilnya diperkirakan keluar dalam satu minggu,” jelas Nur Betsia.
Pemerintah Kabupaten Blora memastikan bahwa proses investigasi dilakukan secara transparan dan menjadi dasar penguatan sistem distribusi MBG di seluruh wilayah.
Dinas Kesehatan menegaskan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium akan diumumkan segera setelah diterima, guna memastikan penyebab pasti insiden dan menentukan tindakan korektif yang diperlukan.
