SULAWESION, SULUT — Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran Tahun 2025 meminta seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah meninjau kembali rencana belanja, mengidentifikasi ruang penghematan, dan melaporkan langkah efisiensi sebagai bagian dari akuntabilitas fiskal nasional.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan belanja, khususnya belanja modal dan barang/jasa. Penyesuaian ini dinilai penting agar program pemerintah tetap berjalan seimbang dengan potensi pendapatan serta dinamika fiskal tahun 2025.
“Pemprov Sulut di bawah satu komando Gubernur Yulius secara berkala melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pendapatan dan realisasi belanja, sekaligus memperbaiki hambatan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran,” demikian penjelasan Gubernur dalam rilis resmi yang diterima media, Senin (1/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri juga melakukan monitoring dan evaluasi mingguan terhadap realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Utara. Meski begitu, Gubernur mengakui adanya perlambatan realisasi belanja pada triwulan III Tahun 2025 akibat Perubahan APBD 2025 yang baru efektif pada awal Oktober, sehingga sejumlah kegiatan baru dapat berjalan setelah dokumen resmi diberlakukan.
Untuk mempercepat pelaksanaan anggaran, Pemprov Sulut telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1/25.9931/SEKR-BKAD tanggal 17 Oktober 2025, yang mewajibkan perangkat daerah mempercepat realisasi belanja tanpa mengabaikan validasi dokumen, ketepatan tahapan, serta mutu pekerjaan.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Capai Progres Positif
Hingga 28 November 2025, kinerja APBD Sulawesi Utara menunjukkan capaian positif. Realisasi pendapatan daerah tercatat Rp3,15 triliun atau 83,04 persen dari target Rp3,79 triliun. Komponen belanja daerah terealisasi Rp2,59 triliun atau 71,33 persen dari pagu Rp3,64 triliun.
Pada sektor pajak daerah, realisasi mencapai Rp962 miliar atau 84,17 persen dari target Rp1,14 triliun. Sementara pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat mencapai Rp1,92 triliun atau 84,42 persen dari target Rp2,27 triliun, didominasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Belanja operasi terealisasi Rp1,98 triliun (73,39 persen), meliputi belanja pegawai, barang/jasa, subsidi, hibah, bunga, dan bantuan sosial. Belanja modal mencapai Rp161,3 miliar, terutama untuk pembangunan gedung, jalan, irigasi, jaringan, serta pembelian peralatan dan mesin. Sementara belanja transfer tercatat Rp451,92 miliar untuk bagi hasil kepada 15 kabupaten/kota.
Kinerja APBD di Atas Rata-rata Nasional
Gubernur menuturkan bahwa berdasarkan monitoring Kemendagri, kinerja pendapatan maupun belanja Pemprov Sulut berada di atas rata-rata nasional dan tidak masuk kategori zona merah. Dana kas daerah yang tersimpan di bank juga relatif kecil dibanding provinsi lain dan merupakan bagian dari kebutuhan membiayai belanja operasional, modal, belanja tak terduga, serta transfer hingga akhir tahun.
Selain itu, Pemprov Sulut turut menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Hingga 28 November 2025, realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) mencapai Rp5,53 miliar sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Terbuka terhadap Pengawasan Publik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kepada LSM dan elemen masyarakat atas perhatian dan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan APBD. Pemerintahan YSK–Victory disebut tetap menjaga transparansi dan terbuka terhadap setiap masukan demi peningkatan tata kelola daerah.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh langkah strategis yang diambil bertujuan memperkuat kepercayaan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan dukungan semua pihak, Pemprov Sulut optimistis dapat menuntaskan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 secara maksimal dan efisien menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tutupnya.
