KOTAMOBAGU, SULAWESION.COM– Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib Sp.M, melantik dan mengambil sumpah empat Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, di Aula Kantor Wali Kota Kotamobagu, Rabu (11/02/2026).
Pelantikan yang dipimpin langsung Wali Kota turut didampingi Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat SH MH, serta Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta.
Momentum ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat konsolidasi pemerintahan pasca penataan struktur birokrasi.
Empat pejabat yang dilantik masing-masing Yusrin Mantali yang bergeser dari Kepala Inspektorat Daerah menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Moh. Agung Adati sebagai Asisten Administrasi Umum Daerah, Adnan Masinae sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Refli Mokoginta sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Selain itu, Wali Kota juga menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah kepada Rahfan Mokoginta.
Penunjukan ini mengisi posisi strategis dalam pengawasan internal pemerintahan.
Penataan jabatan tersebut dipandang sebagai bagian dari penguatan mesin birokrasi dalam mendukung arah kebijakan serta program prioritas kepemimpinan Weny–Rendy.
Sejumlah posisi yang diisi memiliki peran vital, mulai dari pengawasan internal, stabilitas politik daerah, penguatan administrasi pemerintahan, hingga ketahanan pangan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan pentingnya loyalitas, profesionalisme, serta komitmen menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“Jabatan adalah amanah. Tugas utama kita adalah melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas oleh seluruh Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pelantikan ini sekaligus menandai langkah konsolidatif Pemerintah Kota Kotamobagu dalam memastikan stabilitas birokrasi tetap terjaga, seiring dinamika politik dan tuntutan pembangunan daerah ke depan.***
