BITUNG, SULAWESION.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda mencatat peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sepanjang tahun 2025, angka PAD menembus 100 miliar rupiah. Capaian ini bagian dari prestasi pemerintah, karena terakhir kali diraih di tahun 2018 lalu.
Namun, di tengah capaian melejit sektor pajak pemerintah itu ada fenomena menarik. Yaitu, angka pengangguran.
Data BPS menyebutkan, angka pengangguran di kota industri ini menyentuh 7,35 persen dari jumlah penduduk sebesar 237.43 ribu jiwa.
Data diatas menempatkan Kota Bitung di peringkat 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara setelah Manado, Tomohon dan Minahasa (Data BPS 2025).
Jika di lihat dari data Badan Pusat Statistik tahun 2024, tingkat pengangguran mencapai 7,51 persen. Artinya, menurun walaupun tidak signifikan.
Hubungan antara tingkat pengangguran dan penerimaan pajak sangat erat, karena jika tingkat pengangguran tinggi maka bakal berpengaruh pada pendapatan individu menurun dan selanjutnya mengurangi basis atau sember pajak.
Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkot Bitung Theo Rorong menjelaskan, kenaikan PAD dipengaruhi regulasi baru terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB yang kini masuk dalam target pajak daerah yang menyumbang sekitar 17 miliar rupiah.
“Kenaikan paling terlihat ada pada sektor pajak daerah. Tahun 2024 pajak daerah tercatat sekitar 61 miliar rupiah, dan di 2025 melonjak menjadi 89 miliar lebih,” katanya.
Theo mengapresiasi masyarakat dan wajib pajak yang telah berkontribusi. Pajak yang dibayarkan, katanya, akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan, mulai dari lampu jalan, perbaikan jalan, kebersihan, pendidikan, kesehatan, hingga layanan BPJS.
Ia membeber, target PAD tahun ini sebesar 104 miliar rupiah. Jumlah tersebut, kata Theo, diyakini bisa tercapai.
“Bapenda akan menyiapkan stimulus berupa diskon PBB serta mempermudah pembayaran melalui Indomaret dan QRIS,” tukasnya.
