KOTAMOBAGU, SULAWESION.COM – Satu tahun kepemimpinan pasangan Wali Kota dr. Weny Gaib dan Wakil Wali Kota Rendy Mangkat di Kotamobagu menjadi fase konsolidasi yang sarat tekanan fiskal.
Pemerintah daerah bergerak dalam ruang anggaran yang sempit, namun tetap dituntut menghadirkan hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat.
Dalam kondisi keterbatasan tersebut, pemerintah tidak memilih memperbanyak program.
Sebaliknya, kebijakan dirampingkan dan difokuskan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kebutuhan warga.
Belanja yang dinilai tidak memberi nilai tambah dipangkas, sementara program yang tidak menyentuh kepentingan publik disisihkan.
Arah pembangunan pun dipusatkan pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta stabilitas harga.
Di tengah pembatasan anggaran, disiplin belanja diperketat dan kontrol perencanaan diperkuat.
Setiap kegiatan diuji dari sisi relevansi dan urgensinya.
Pendekatan ini disebut sebagai langkah korektif agar anggaran tidak sekadar habis terserap secara administratif, melainkan benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, menegaskan bahwa efisiensi bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kondisi fiskal justru menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan. Justru ini kesempatan untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat, (20/2/2026).
Selain penguatan disiplin anggaran, pemerintah juga mendorong percepatan reformasi birokrasi.
Aparatur sipil negara dituntut lebih responsif dan tidak terjebak dalam rutinitas administratif.
Inovasi pelayanan publik, digitalisasi sistem kerja, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari agenda pembaruan yang dijalankan.
Fokus pembangunan dalam tahun pertama ini diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah menilai sektor-sektor tersebut sebagai fondasi penting yang menentukan daya tahan dan stabilitas ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Kolaborasi dengan DPRD, Forkopimda, dan pelaku usaha juga diperkuat untuk menjaga stabilitas kebijakan.
Pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan publik.
Setahun pertama kepemimpinan ini menjadi ujian tersendiri.
Tantangan fiskal memang belum sepenuhnya mereda, namun fondasi pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan terarah mulai dibangun.
Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi bukanlah penghambat pembangunan, melainkan instrumen untuk memastikan setiap kebijakan lebih tajam, terukur, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.***
