SULAWESION,MANADO – Gubernur Sulawesi Utara melakukan pertemuan intensif dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada 27 Februari 2026 guna memastikan perluasan akses hunian layak bagi masyarakat di Sulawesi Utara (Sulut).
Dalam pertemuan tersebut, disepakati sejumlah program strategis yang akan segera direalisasikan di Sulut, mencakup pembangunan rumah susun, bantuan rumah swadaya, hingga dukungan pembiayaan bagi pengembang lokal.
Gubernur menyampaikan bahwa pada tahap pertama akan dibangun rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Manado.
Pembangunan ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan hunian layak di kawasan perkotaan yang terus meningkat.
Baca Juga: Gubernur Yulius Tetapkan Langkah Strategis 2026: Fokus Pengendalian Inflasi, Digitalisasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Agresif
Selain itu, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Sulut mengalami peningkatan signifikan menjadi 8.000 unit rumah.
Program ini menyasar warga berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan kualitas rumah secara mandiri dengan dukungan pemerintah.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan 7.000 unit rumah subsidi melalui BP TAPERA.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 400 hingga 600 unit diprioritaskan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, atlet, serta tokoh agama.
Dalam sektor pembiayaan, Menteri PKP memberikan dukungan berupa subsidi bunga pinjaman UMKM sebesar 5 persen.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus memperkuat daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan.
Pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan pembiayaan hingga Rp50 miliar bagi pengembang lokal. Dukungan ini dimaksudkan agar proses pembangunan rumah rakyat dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
Sebagai respons terhadap bencana, pemerintah akan membangun rusun khusus bagi warga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang terdampak banjir pada awal tahun 2026. Hunian tersebut dirancang untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan permanen bagi masyarakat terdampak.
Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke Sulawesi Utara pada April 2026 untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana serta tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan akses hunian layak, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
