BOLSEL, SULAWESION.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (DPRD Bolsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang belakangan kerap terjadi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rapat berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) Gedung DPRD, Rabu (4/2/2026).
RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii, didampingi Anggota DPRD Ruslan Paputungan serta Sekretaris Dewan Suprin Mohulaingo. Forum ini menjadi wadah menyerap aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan langkah konkret untuk memastikan distribusi LPG subsidi berjalan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Ruslan Paputungan menyoroti persoalan legalitas pangkalan LPG yang dinilai memprihatinkan. Berdasarkan data DPRD, terdapat sekitar 90 pangkalan LPG di Bolsel. Namun, baru 27 pangkalan yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Ini menjadi perhatian serius. Legalitas pangkalan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut pengawasan distribusi dan perlindungan konsumen,” tegas Ruslan.
Ia meminta Dinas Perindagkop segera menyurati pangkalan yang belum terdaftar agar segera mengurus perizinan sesuai ketentuan. Menurutnya, ketertiban administrasi akan berdampak langsung pada penguatan sistem distribusi dan pengawasan.
Sementara itu, Ridwan Olii menekankan pentingnya memastikan LPG 3 kilogram sebagai barang subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, yakni warga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Ia mengingatkan bahwa distribusi LPG subsidi harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan, penimbunan, maupun penggunaan yang tidak tepat sasaran.
“Distribusi harus diawasi ketat. Jika perlu, pihak terkait turun langsung memastikan LPG sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti aspek distribusi, DPRD Bolsel juga memberi perhatian khusus pada faktor keselamatan. Ridwan mengungkap adanya temuan tabung LPG tidak layak pakai, termasuk tabung bocor yang berpotensi membahayakan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan kualitas tabung harus ditingkatkan sejak proses distribusi hingga penggunaan di tingkat konsumen. “Memang pengawasan sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan demi keselamatan masyarakat,” tambahnya.
RDP tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Perindag, PTSP, Bagian Ekonomi, serta pihak penyalur LPG, yakni PT Emviro Indogas. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mempercepat lahirnya solusi konkret demi menjamin ketersediaan dan keamanan LPG bagi masyarakat Bolsel.
Melalui forum ini, DPRD Bolsel menegaskan komitmennya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola, distribusi, dan pengawasan LPG secara menyeluruh, sehingga kelangkaan tidak lagi menjadi keresahan yang berulang di tengah masyarakat.
(Infotorial)
