MITRA,SULAWESION.COM-Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Ronald Kandoli, secara resmi menyerahkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan kepada Rocky Welem Gara, Senin (2/3/2026).
Penyerahan surat keputusan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Minahasa Tenggara. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan roda birokrasi, terutama dalam sektor pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Ronald didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Phebe Punuindoong, yang turut menyaksikan proses serah terima tugas.
Penunjukan Plt dilakukan menyusul pejabat sebelumnya yang telah memasuki masa purna bakti. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menilai pengisian jabatan tersebut bersifat mendesak guna memastikan fungsi koordinasi, pengawasan, serta administrasi teknis pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan.
Dalam arahannya, Ronald menekankan pentingnya kecepatan adaptasi dan profesionalisme bagi pejabat yang baru ditunjuk. Ia meminta agar Rocky segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja pemerintahan serta memahami secara menyeluruh program prioritas daerah.
“Penunjukan ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi bagian dari upaya menjaga efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Saya berharap pejabat yang diberi amanah dapat bekerja cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab,” ujar Bupati.
Menurut dia, Bagian Administrasi Pembangunan memiliki peran strategis dalam mengawal perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan daerah. Karena itu, integritas, ketelitian administrasi, dan kemampuan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas.
Rocky diharapkan mampu menjembatani kebutuhan teknis pembangunan dengan kebijakan kepala daerah. Selain itu, ia diminta memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai regulasi serta mendukung percepatan realisasi program strategis daerah.
Ronald Kandoli menegaskan, pengisian jabatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas birokrasi dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
“Organisasi pemerintahan harus tetap bergerak dinamis. Kekosongan jabatan tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
Dengan struktur organisasi yang tetap solid, Pemkab Minahasa Tenggara optimistis pelayanan publik dan pengawasan pembangunan dapat terus ditingkatkan, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang efektif, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
