MAROS,SULAWESION.COM— Peristiwa air bah di anak sungai wilayah Kabupaten Maros kembali menelan korban jiwa. Kejadian ini memunculkan sorotan terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam melindungi kawasan wisata yang rawan bencana.
Secara geografis, Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dialiri sejumlah sungai kecil yang seharusnya memiliki daya tahan alami terhadap aliran air. Namun, alih fungsi lahan serta degradasi hutan di bagian hulu dinilai menjadi faktor utama meningkatnya frekuensi air bah dalam beberapa waktu terakhir.
Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Maros, A. Asrul, mempertanyakan tanggung jawab atas insiden yang kembali merenggut korban tersebut. Ia menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada pengunjung kawasan wisata.
“Tidak bisa terus-menerus menyalahkan curah hujan sebagai penyebab utama air bah. Pemerintah harus hadir dengan langkah proteksi, minimal melalui edukasi kepada calon pengunjung,” ujar Asrul.
Ia menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Maros, melalui Dinas Pariwisata dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lebih aktif memberikan sosialisasi kepada wisatawan terkait potensi risiko bencana di lokasi wisata alam.
Menurutnya, kehadiran pemerintah tidak boleh hanya sebatas pada proses evakuasi saat bencana terjadi, tetapi harus berfokus pada upaya preventif yang terstruktur dan berkelanjutan. Transformasi Maros menjadi kabupaten tangguh bencana, kata dia, memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari BPBD, Dinas Pariwisata, hingga pemerintah kecamatan.
“Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal dua musim di Maros, yakni musim kering dan musim air bah. Proteksi lingkungan adalah investasi keselamatan jangka panjang yang tidak bisa ditawar,” tutupnya.(*)
