MAKASSAR, SULAWESION.COM – DPRD Makassar ingin mengakhiri polemik jalur kereta api , antara pemerintah Makassar dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan, DPRD Makassar akan berperan sebagai mediator dalam pertemuan kedua belah pihak.
Sebagaimana diketahui, ada perspektif yang berbeda dalam pembangunan perkeretaapian, khususnya untuk Makassar.
Pemerintah kota Makassar menginginkan jalur layang dan BPKA Sulawesi Selatan menginginkan jalur kereta api darat.
Karena itu, DPRD Makassar akan menjadwalkan RDP. Selain kedua pihak, kata Adi, Pemprov Sulsel juga akan diundang.
DPRD Makassar ingin mengakhiri polemik jalur rel kereta api, antara pihak Pemerintah Kota Makassar dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan, DPRD Makassar akan memediasi pertemuan kedua pihak tersebut.
Seperti diketahui, ada perbedaan cara pandang dalam pembangunan rel kereta api, khususnya untuk wilayah Makassar. Pemkot Makassar menginginkan rel layang (elevated) dan BPKA Sulsel mau kalau jalur rel darat (at grade).
Makanya, DPRD Makassar akan menjadwalkan menggelar RDP. Selain kedua pihak, kata Adi, juga akan diundang pihak Pemprov Sulsel.
“Inikan saling sahut menyahut antara Pemerintah Kota dan Balai, ada Pemprov juga. Kalau saya ini harus dipanggil RDP, harus dihadirkan pihak Balai, Pemkot, Pemprov, supaya kita tahu apa yang sebenarnya,” ujar ARA, dalam keterangan pada Kamis (11/8/2022).
Sejauh ini, menurut ARA, kedua pihak masih teguh dengan pendirian atas pandangan mereka masing-masing. Makanya, lanjut ARA, perlu ada titik temu. Sebab, kedua pihak bisa salah dan bisa juga benar.
“Iya, (mari) duduk bersama. Tidak usah ribut-ribut. Kita duduk bersama, diskusinya dalam ruangan, dan kita akan panggil tenaga ahli tata ruang. Kita akan panggil pakar transportasi yang memang independen untuk menilai,” terangnya.
Ia pun meminta, kepada pihak-pihak yang diundang nantinya, harus bersedia untuk datang RDP. Sebab, RDP itu akan jadi ajang konsolidasi mencari titik temu agar proyek rel kereta api tersebut bisa berlanjut.
“Kita akan uji itu etika RDP. Kita akan uji kebenaran konsep yang ditawarkan Pak Danny yang tawarkan elevated. Itu nanti kita akan uji di rapat dengar pendapat dengan balai dan Pemprov. Kita mau semua hadir. Kita mau lihat apa masalahnya,” pungkasnya.
Sementara Ketua DPW Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (Inkalindo) Sulawesi Selatan, Haris Djalante menilai rel kereta api elevated memang lebih ramah lingkungan, dibanding at grade.
“Ketika saya ditanya bagaimana (rel kereta api) elevated dan at grade, saya kira dari sisi lingkungan memang lebih ramah lingkungan elevated,” ujar Haris.
Namun dia menekankan agar persoalan polemik pembangunan kereta api ini mesti dibahas bersama-sama. Utamanya titik-titik lokasi rel kereta api yang akan melintasi Kota Makassar.
“Dia harus ditahu di mana nanti dia berpapasan dengan jalan infrastrukturnya. Itu harus ditahu semua sehingga kita prediksi dampaknya,” tuturnya.
Menurut Haris, kekhawatiran Wali Kota Makassar Danny Pomanto terkait ancaman banjir ketika rel dibuat at grade merupakan hal yang wajar.
“Pak Danny saya kira dalam posisi kehati-hatian. Wajar, karena beliau wali kota,” pungkasnya.
