BITUNG, SULAWESION.COM – Sinyal mutasi pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung menguat. Kabar teranyar, 27 Kepala Perangkat Daerah (KPD) bakal mengikuti job fit.
Hasil dari job fit puluhan pejabat eselon II itu, dikabarkan bakal menjadi acuan proses mutasi pejabat ‘besar-besaran’ di pertengahan bulan April nanti.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bitung, Forsman Dandel mengaku, uji kompetensi (job fit) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama telah resmi dibuka Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri.
“Iya, tadi sudah dibuka pak Wali. Ada 27 Kepala Perangkat Daerah (KPD) bakal mengikuti job fit,” singkatnya, Rabu (29/03/2023).
Sekretaris Daerah Pemkot Bitung Rudy Theno menjelaskan, tujuan proses job fit diadakan untuk mendapatkan Apratur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan standar kompetensi untuk menduduki posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
Selain itu, katanya, job fit juga bertujuan agar lebih memposisikan kesesuain antara kompetensi dan kinerja yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Pimpinan Tinggi Pratama.
“Termasuk itu melihat kemampuan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan,” bebernya.
Kendati begitu, mantan Kepala Dinas PUPR ini enggan menanggapi lebih saat ditanya terkait proses job fit sebagai sinyal kuat mutasi pejabat di pertengan bulan April nanti.
“Kalau itu tergantung hasil job fit,” singkatnya.
Wali Kota Sentil Kerja Terstruktur
Wali Kota Bitug, Maurits Mantir buka secara resmi, Uji Kompetensi (Job Fit) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Bitung, bertempat di Ruang Sidang Lantai IV Kantor Wali Kota, Rabu (29/03/2023).
Dalam sambutannya, Mantiri mengatakan, bekerja itu harus terdigitalisasikan agar lebih efisien dan efektif sehingga pelayanan dapa dirasakan masyarakat.
“Digitalisasi ini membuat pelayanan kita makin efisien, makin efektif sehingga hasilnya lebih produktif dan rakyat lebih terasa serta ini harus di pahami oleh para KPD,” ucap Mantiri.
Mantiri juga menjelaskan, kerja terstruktur harus di terapkan oleh Kepala Perangkat Daerah agar ruang kerja lebih efektif.
“Untuk itu Kami akan mengefektifkan kerja terstruktur dan diharap para teman-teman Kepala Perangkat daerah dapat menghormatinya. Karena itu lebih meningkatkan ruang kerja kita lebih efektif lagi,” tukasnya.
