BITUNG, SULAWESION.COM – Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia/ Indonesia Logistics Forwader Association (ALFI/ILFA) Sulawesi Utara, Ramlan Ifran berharap wacana pemerintah pusat memindahkan pelabuhan impor atau entery point ke Pelabuhan Bitung tidak hanya sekedar iklan politik.
Menurut Ramlan, rencana pemerintah ini sudah sejak lama bergulir. Tetapi, katanya, hanya sebatas rencana saja dan belum tereksekusi sejak pemerintahan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya bukan pesimis pak. Tapi, faktanya yang terjadi memang hanya sebatas rencana di atas kertas lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Kebijakan Pembangunan Sistem Logistik Nasional. Bitung merupakan salah satu dari 2 simpul laut internasional. Pelabuhan lainya adalah Kuala Tanjung saat itu,” kata Ramlan saat ditemui media ini di Kantor DPRD Kota Bitung, Kamis (7/11/2024).
Baca juga: Kecelakaan Kerja, Buruh TKBM Tewas di Terminal Petikemas Bitung
Kendati begitu, Ramlan membeber wacana pemerintah memindahkan pelabuhan impor, ALFI/ILFA menyambut positif.
Setidaknya, kata dia, masih punya harapan untuk Bitung menjadi simpul konektivitas perdagangan Indonesia Timur.
“Tentunya wacana ini kami harap harus disertai dengan sarana pengembangan pelabuhan dan infrastruktur pendukung serta peningkatan kapasitas SDM logistik. Karena pelabuhan Bitung kapasitanya masih relatif kecil,” tukasnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menyatakan, pemerintah akan memindahkan pelabuhan impor untuk sejumlah komoditas industri tertentu ke wilayah Indonesia Timur.
Ada tiga titik yang akan ditetapkan untuk pelabuhan impor yaitu, pelabuhan Sorong, Bitung dan Kupang (NTT).
Beberapa komuditas yang jadi prioritas program pemindahan itu yakni, elektronik, tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.
