BITUNG, SULAWESION.COM – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Kantor Staf Presiden (KSP), tahun ini kembali menggelar Festival HAM.
Tahun ini berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bitung sebagai tuan rumah yang berlangsung pada 29-31 Juli 2024 di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Tema pelaksanaan Festival HAM Tahun 2024 mengangkat tema yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia hari ini yaitu “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, Dan Penguatan
Partisipasi Masyarakat Dari Daerah Hingga Nasional”.
Pada sisi demokrasi dan pemenuhan HAM, dengan adanya pergantian Presiden dan Kepala Daerah, termasuk perangkat pemerintahan akan berdampak secara signifikan terhadap prioritas dan pendekatan terhadap bidang demokrasi dan HAM yang beririsan.
Festival HAM 2024 merupakan forum strategis untuk menjawab persoalan HAM yang sesuai dengan konteks hari ini sehingga dapat menghasilkan agenda-agenda yang patut menjadi fokus dan atensi bersama pemerintah pusat hingga daerah.
Termasuk bagaimana pemerintah ke depan harus menunjukkan dan menyelesaikan tanggungjawabnya dalam hal penyelesaian masalah HAM yang belum tuntas.
Sedangkan dari sisi penguatan partisipasi masyarakat dari daerah hingga nasional merupakan upaya menciptakan ruang aman dan inklusif bagi masyarakat di perkotaan hingga ke desa-desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan pemerintah yang memenuhi
prinsip-prinsip HAM.
Selain itu, Festival HAM juga merupakan ruang inspirasi untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran bersama tentang konsep Kabupaten/Kota berbasis HAM oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
Festival HAM juga menjadi momentum untuk merayakan praktik-praktik baik pelaksanaan pembangunan dan berkeadilan sosial dengan memperhatikan budaya lokal oleh pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia.
Festival HAM tahun 2024 ini menandai tahun ke-11 penyelenggaraannya, sekaligus merayakan satu dekade pertama yang telah kita lewati.
Momentum ini menjadi pengingat pentingnya pelaksanaan Festival HAM bagi pemangku kewajiban (duty bearer) maupun pemangku hak (right holder), serta memperkuat komitmen kita dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia.
“Festival ini juga merupakan platform untuk mempererat kolaborasi, berbagi praktik terbaik, dan mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan HAM yang terus berkembang. Sebagai pemangku kewajiban, para pimpinan daerah perlu diberikan lebih banyak ruang untuk bertukar ide dan pengalaman baik dalam praktik HAM, khususnya dengan pimpinan daerah lain
dan peluang kolaborasi bersama mitra kunci lainnya. Sementara sebagai pemangku hak, masyarakat dan komponen kelompok/komunitas sipil juga perlu diberikan pemahaman substansi HAM yang tidak hanya berbasis elit namun juga mencakup HAM sehari-hari,” ujar Atnike Nova
Sigiro, Ketua Komnas HAM RI.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus INFID Khairani Arifin menyampaikan, festival HAM sejak awal digagas oleh masyarakat sipil, sehingga acara ini harus menjadi kesempatan dan hak penuh setiap warga untuk belajar isu HAM, mendapat perlindungan dan pemajuan HAM, memiliki kebebasan penuh untuk menyampaikan kritik, pendapat, atau solusi atas segala permasalahan HAM di sekitar kita.
“Di tengah menurunnya skor indeks HAM dan demokrasi kita, masyarakat sipil tidak boleh diam. Negara pun harus menjadikan Festival HAM ini sebagai ajang refleksi dan menindaklanjuti catatan-catatan kritis dari masyarakat sipil menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih menghormati, memajukan, dan melindungi HAM,” tukasnya.
