BITUNG, SULAWESION.COM – Anggota Fraksi NasDem Alexander Vouke Wenas melakukan aksi Walk Out di tengah pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 beberapa hari lalu.
Aksi walk out Alexander disinyalir karena belum bisa menerima berbagai kejanggalan pengelolaan anggaran daerah. Terutama, adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Sikap politisi NasDem itu diapresiasi oleh salah satu Pemerhati Pemerintahan Muzaqir Boven. Menurutnya, anggota DPRD Alexander masih terus menjaga daya kritik.
“Ini patut diapresiasi. Pak Alexander sebagai anggota DPRD tetap istiqomah menjaga nalar dan memberikan daya kritik kepada pemerintah,” ucapnya, Minggu (6/7/2025).
Pun begitu, Muzaqir mengatakan, sikap partai politik dan anggota DPRD di agenda Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 nanti berpotensi berbeda.
Alasannya, kata Muzaqir, Pertanggungjawaban APBD memiliki konektivitas dengan APBD Perubahan dalam beberapa aspek. Antara lain; penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), perencanaan dan penganggaran serta prioritas pembagunan.
“Aspek-aspek ini sering menjadi pertimbangan partai politik. Titik tolaknya ada di perda pertanggungjawaban APBD 2024 sebelum APBD Perubahan. Nah, biasanya partai pendukung program prioritas pemerintah mudah melempem,” sindirnya, sembari mengatakan, Fraksi NasDem tak berani menolak Perda Pertanggungjawaban APBD 2024 di Paripurna karena seperti menghalangi APBD Perubahan.
Disisi lain, pria yang biasa disapa polo ini berharap, wakil rakyat tidak hanya kritis atas temuan BPK di tatanan eksekutif. Tapi, kemudian terkesan abai dengan temuan-temuan belanja perjalanan dinas 2024 lalu.
“Coba teman-teman media cek di Sekretariat DPRD soal kelebihan bayar negara kepada anggota DPRD. Apakah sudah diselesaikan atau belum,” tukansya.
