BITUNG, SULAWESION.COM – Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Bitung, Rizky Taha mengingatkan Pemkot dan DPRD agar merumuskan kebijakan anggaran 2026 dengan metode baru, yaitu efisiensi tanpa luka.
Rizky menyebutkan, langkah penghematan pemerintah jangan sampai mempengaruhi pelayanan publik. Menurutnya, efisiensi harus dimaknai disiplin tata kelola, bukan pemangkasan yang membabi-buta.
“Pemkot dan DPRD harus hemat di cara kerja, bukan memangkas layanan publik. Jika disiplin dan menjaga standarisasi belanja akan memberi ruang fiskal tetap terjaga tanpa menurunkan mutu pelayanan masyarakat,” tutur Rizky, Senin (10/11/2025).
Pemotongan sebesar 153 miliar dana transfer ke daerah (TKD), katanya, harus menjadi pintu masuk Walikota menata kembali perilaku belanja yang tidak efisien.
“Terutama dalam kegiatan rapat-rapat, acara seremonial dan perjalanan dinas yang tidak mendesak,” katanya, sembari mengatakan, perjalanan dinas anggota DPRD juga perlu dikurangi, karena langkah tersebut sejalan dengan pedoman penyusunan APBD 2026 yang menuntut pemerintah daerah beradaptasi terhadap efisiensi fiskal nasional tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Rizky menilai, efesiensi bukan hanya sekadar mandat fiskal, tetapi juga bentuk tanggungjawab moral pemerintah kepada warga.
“Sikap IMM berada bersama dengan kelompok-kelompok rentan dan akan selalu menjadi mitra kritis pemerintah dalam setiap kebijakan. Kami ingin penghematan anggaran tidak harus melukai pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi bukan pemotongan pelayanan, melainkan memastikan pelayanan hadir lebih presisi,” tegasnya.
