BITUNG, SULAWESION.COM – Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Khairani Arifin menyatakan, Kota Bitung dipilih sebagai tuan rumah Festival HAM telah melalui proses penilaian yang sangat panjang.
Hal tersebut diungkapkan Khairani Arifin saat memberikan keterangan pers di Kantor Walikota Bitung, Senin (29/7/2024) siang.
“Festival HAM ini sudah melalui proses penilaian yang sangat panjang. Kota Bitung jadi tuan rumah, karena begitu banyak atribut-atribut kebijakan yang berpihak pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan memperhatikan kelompok-kelompok marjinal,” bebernya.
Yang paling diapresiasi, kata Khairani Arifin, terkait dengan kebijakan pemerintah kota Bitung yang menyediakan ruang temu (Ruang Sepakat) antara masyarakat dengan pemerintah.
Baca juga: Festival HAM Momentum Masyarakat Sipil Memberikan Catatan Kritis
“Kebijakan ruang temu antara masyarakat dan pemerintah ini adalah yang paling diapresiasi. Dimana masyarakat bisa menyampaikan terkait dengan persoalan-persoalan mereka dan pemerintah memberikan tanggapan serta berusaha menjawab persoalan itu,” katanya.
Selain itu Khairani Arifin menjelaskan masih banyak penilaian yang lain kenapa Kota Bitung dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Festival HAM.
“Alasan lain, Kota Bitung banyak membuat inisiasi-inisiasi yang menghargai keberagaman dan juga mendukung praktek-praktek masyarakat yang ingin kemajuan dan pembunuhan hak asasi manusia,” jelasnya.
Kerawanan Pilkada
Karawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi suatu isu yang kompleks saat ini.
Khairani Arifin menilai berkembangnya politik uang harus diantisipasi semua pihak. Terutama, katanya, dalam memberikan pendidikan politik perlu dilakukan oleh masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
“Pendidikan politik ini agar supaya masyarakat menjadi tau apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka mereka bisa terlibat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pemilu,” katanya.
Khairani membeberkan, dalam proses demokrasi sangat diperlukan memberikan pendidikan politik kepada semua tatanan masyarakat.
“Karena belum semua masyarakat mendapatkan informasi yang maksimal terkait dengan penyelenggaraan pemilu,” ucapnya.
Ia juga mengakui dalam beberapa Pemilu adanya kelompok-kelompok yang melakukan inisiatif dengan menolak politik uang kadang kebanyakan kalah.
“Kadang-kadang kita ini berbenturan dengan kelompok politik uang. Tapi saya masih berfikir masyarakat kita ini masyarakat yang masih mungkin untuk di cerdaskan dan masih bisa untuk punya inisiatif-inisiatif sehingga mereka bisa mendukung pemilu yang bersih dan namanya termasuk juga dalam Pilkada nantinya,” tukasnya.
