BITUNG, SULAWESION.COM – Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung potensi bakal berjalan sengit.
Pasalnya, perebutan ‘singasana’ kursi pimpinan dan ketua komisi itu menjadi bidikan sejumlah partai politik (Parpol).
Jika merujuk dari perolehan kursi, ada 3 partai politik yang akan menduduki pimpinan DPRD. Yaitu, PDI Perjuangan, Gerindra dan NasDem.
Di PDI Perjuangan, ada tiga nama yang punya kans jabat ketua DPRD. Mereka adalah Aldo Nova Ratungalo, Geraldi M E Mantiri dan Nabsar Badoa.
Baca juga: Ini Capaian Suara 30 Anggota DPRD Kota Bitung Terpilih Periode 2024 – 2029
Gerindra sendiri nama Reymond Oentomo lebih mengerucut. Ia dianggap punya daya intelektual mempuni untuk menduduki wakil pimpinan DPRD.
Sementara di internal partai NasDem persaingan antara Keegan Kojoh dan Ramlan Ifran masih terbilang ketat. Kedua tokoh partai restorasi ini adu kuat untuk meyakinkan DPP NasDem.
Di lintas komisi, di prediksi PDI Perjuangan masih mengincar pimpinan komisi I bidang pemerintahan. Pertimbangannya, menjaga ritme dan alur kebijakan pemerintahan mendatang.
Untuk komisi II dan III, Demokrat dan Golkar punya peluang yang sama. Apalagi Demokrat mampu melunak dan bangun komunikasi politik dengan PDI Perjuangan. Bukan tidak mungkin Lady Joke Lumantow bisa melenggang mulus sebagai ketua komisi II.
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bitung, Arham ‘Ikbal’ Lakue menilai pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) merupakan ujian bagi internal partai menjelang Pilkada 2024.
“Tensi pembentukan AKD menguji kesolidan internal partai. Karena dinamikanya punya potensi konflik internal kalau tidak dikelolah dengan baik,” katanya, Selasa (2/7/2024).
Disamping itu, ia berharap partai politik menempatkan anggota DPRD yang punya daya intelektual sebagai pimpinan DPRD dan komisi.
“Sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif bisa menjadi benteng masyarakat ke depan,” sebut Ikbal.
Ia sendiri enggan memberikan komenter lebih terkait dengan sosok anggota DPRD siapa yang layak untuk menduduki kursi pimpinan dan ketua komisi dalam proses pembentukan AKD mendatang.
“Itu rananya partai politik. Saya tak ingin berkomentar itu. Kami hanya berharap Parpol lebih selektif lagi dalam menempatkan figur sebagai pimpinan. Agar supaya dalam pengambilan keputusan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat bukan perjalanan dinas,” tukasnya.
