BITUNG, SULAWESION.COM – Ridwan Mapahena selaku Legal Consultant PT Futai Sulawesi Utara (FSU), angkat bicara perihal sorotan yang ditujukan ke perusahaan tersebut. Ia menegaskan pihaknya patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
“Meskipun kami perusahaan PMA, tapi kami wajib hukumnya untuk patuh terhadap aturan main yang berlaku di Republik Indonesia. Itu final dan tidak bisa ditawar-tawar,” ujarnya kepada sejumlah wartawan usai Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Bitung, Selasa (24/6/2025).
Ridwan menyatakan kepatuhan terhadap aturan main yang berlaku, baik itu aturan mengenai ketenagakerjaan maupun aturan lingkungan hidup, sudah berupaya dijalankan oleh PT Futai Sulawesi Utara. Perusahaan tidak punya niat untuk melangkahi ataupun melanggar ketentuan yang ada.
“Jadi sangat tidak mungkin kalau kami mengangkangi aturan main yang ada,” tandasnya.
Meski demikian diakuinya, sejauh ini PT Futai Sulawesi Utara masih memiliki kekurangan dalam berbagai aspek. Perusahaan menyadari masih banyak pembenahan yang harus dilakukan di berbagai lini. Untuk itu, Ridwan menegaskan PT Futai siap melakukan semua perbaikan yang diperlukan demi memenuhi standar yang ada.
“Dan perlu ditegaskan lagi, sampai hari ini perusahaan masih dalam tahap uji coba. Kami belum beroperasi secara penuh karena masih melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Artinya, kalau masih ada yang belum sesuai, kami pikir itu sesuatu hal yang wajar sepanjang kami bisa memperbaikinya,” pungkas Ridwan.
Terkait sorotan yang ditujukan ke PT Futai, siang tadi juga sudah dilaksanakan rapat dengar pendapat oleh DPRD Bitung. Rapat diadakan menyusul masuknya aspirasi warga terkait pemenuhan hak tenaga kerja maupun pengelolaan limbah di perusahaan itu. Hasilnya, rapat tak sampai mengeluarkan rekomendasi karena pembawa aspirasi dianggap tak memiliki legal standing.
