BITUNG, SULAWESION.COM – Satu tahun kepemimpinan pemerintahan adalah fase penting. Belum cukup menuntut hasil sempurna. Tetapi, lebih dari cukup membaca arah, watak dan keseriusan pemerintahan.
Pada titik ini, evaluasi menjadi relevan. Bukan dalam hal menghakimi. Tapi sekedar mengingatkan.
Dalam satu tahun kepemimpinan Walikota Bitung, sejumlah persoalan krusial perlu menjadi perhatian. Termasuk pelayanan publik.
Anggota DPRD Kota Bitung dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Syafruddin Ila menilai, sejauh ini pelayanan publik tetap berjalan. Tapi belum melampaui rutinitas.
Program unggulan pemerintah—membangun dari kelurahan, kata Ahmad, belum memperlihatkan inovasi yang benar-benar mengejutkan publik.
“Kami melihat semua masih biasa-biasa saja. Belum ada yang mengejutkan. Dalam rangka membantu pemerintah menjalankan program, Fraksi PDI Perjuangan mendorong secepatnya melakukan pengangkatan Pala/RT agar setiap program dan pelayanan publik menjadi mercusuar peradaban,” kata Ahmad, Jumat (20/02/2026).
Memberikan pelayanan kepada masyarakat, lanjut Ahmad, tidak cukup pemerintah hanya sekedar menghadiri, membuka dan menutup acara dalam ruang kegiatan seremonial.
“Pala/RT unjung tombak pelayanan ditingkat dasar. Termasuk eksekusi program-program yang telah ditetapkan Walikota dan Wakil Walikota Bitung. Pemerintah harus berani melahirkan lompatan agar setiap pelayanan terhadap warga tidak tercecer ke dalam jurang kesemuan,” ucapnya.
Disisi lain, Ketua DPRD Kota Bitung Vivy Jeanet Ganap mengatakan, satu tahun memang belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan Kota Bitung.
Namun, menurutnya, satu tahun waktu yang cukup untuk menunjukkan keberpihakan, keberanian, dan arah kepemimpinan.
Vivy menyentil kemegahan launching angkutan harmonis gratis bagi para siswa/siswi Agustus tahun lalu. Ia menilai, itu salah satu program pro rakyat yang pernah diluncurkan pemerintah Hengky Honandar – Randito Maringka.
“Tapi, angkutan harmonis diawal tahun 2026 belum berjalan, kami hanya sekedar ingin mengingatkan saja, jangan sampai program angkutan gratis ini hanya sebatas euforia awal pemerintahan saja,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, keterbatasan anggaran bukan lagi alasan tidak dapat menjalankan program yang sudah direncanakan. Vivy membeberkan, efisiensi anggaran sudah melalui proses pembahasan di APBD 2026.
“Artinya, anggaran yang sudah tertata di APBD 2026 itu telah menjadi program prioritas pemerintah. Termasuk anggaran untuk pengangkatan Pala/RT serta program unggulan lainnya,” kata Vivy.
Ia juga mengatakan, DPRD Kota Bitung telah menata anggaran Pala/RT selama 12 bulan. Jangan sampai juga, sebutnya, anggaran itu tidak terpakai.
“Awal tahun ini, belum melakukan pengangkatan Pala/RT. Nah, ini cukup menghemat anggaran sebesar Rp.4 Miliar. Jangan sampai anggaran itu tidak terpakai,” tukasnya.
