BITUNG, SULAWESION.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung rupanya belum akan mengalokasikan anggaran untuk insentif hamba Tuhan di Tahun 2026 nanti.
Hal itu terbukti saat Komisi I DPRD Bitung menggelar Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Alokasi Anggaran Tahun 2026 dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kamis (30/10/2025).
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I, Nabsar Badoa dan sejumlah anggota DPRD itu sempat merasa heran dengan pagu anggaran yang diusulkan Kabag Kesra, Juliet Sompotan hanya sebesar Rp.75.000.000.
Pengusulan pagu anggaran yang terlampau kecil punya alasan yang mendasar. Yaitu, tak ada lagi anggaran dana hibah keagamaan dan insentif bagi hamba Tuhan.
“Insentif hamba Tuhan sempat tidak disarankan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Kabag Kesra, Juliet Sompotan.
Pernyataan itu, langsung mendapatkan sorotan tajam dari anggota DPRD Kota Bitung, Devie Honce Barakati. Menurut Devie, pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tidak serta merta menghilangkan insentif hamba Tuhan.
“Disarankan dalam LHP BPK bukan berarti tidak boleh. Daerah lain masih mengusulkan insentif hamba Tuhan ini,” tegasnya.
Devie menambahkan, tokoh-tokoh agama punya peran strategis untuk membantu pemerintahan. Terutama, dalam mensosialisasikan setiap program kepala daerah diatas mimbar-mimbar agama.
“Saya berharap pak Walikota punya pertimbangan yang matang. Pemerintah yang tidak memperhatikan tokoh-tokoh agama bakal bahaya,” katanya.
Ketua Partai Perindo ini juga berjanji bakal memberikan masukan secara langsung kepada Walikota pada saat paripurna nanti.
“Saya berjanji akan memberikan masukan kepada Walikota di paripurna,” tukasnya.
